KAMMI Kaltim Angkat Isu Daerah Melalui Aksi Ultimatum Jokowi

Muslimah Produktif Membangun Negeri, Indonesia Madani Tak Sekedar Mimpi
April 21, 2015
Musyawarah Wilayah : Usung Jargon ‘Solid, Bangkit dan Berkarya’
May 28, 2015

Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang jatuh pada tanggal 20 Mei lalu, dimaknai Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) wilayah Kaltim sebagai momentum evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Harkitnas merupakan ajang berbenah atas berbagai keterpurukan yang dialami bangsa sehingga belum sampai ke genggaman kesejahteraan. Euforia Harkitnas dimanfaatkan KAMMI dengan menggelar aksi bertajuk “Ultimatum Jokowi” pada Kamis (21/5) sore. Sedikitnya, puluhan massa memadati aksi yang bertempat di Jalan Pahlawan, Samarinda.

Aksi Ultimatum Jokowi terbilang merupakan aksi lanjutan atas penggenapan delapan bulan pemerintahan Jokowi-JK. Aksi ini dilatarbelakangi oleh kecemburuan masyarakat Indonesia atas keberpihakan Jokowi-JK terhadap pihak asing dan aseng. Hal ini dibuktikan dengan setumpuk aset kekayaan alam Indonesia yang belum dinasionalisasikan karena masih dalam kendali asing.

“Digagasnya aksi ini, sebagai bentuk keprihatinan terhadap problematika bangsa dan pembakar semangat bagi kaum pribumi untuk menghadang Kaum asing dan aseng dalam upayanya menjarah kekayaan bangsa,” tegas Andi selaku koordinator lapangan. Ia menambahkan, dominasi asing dalam sektor migas dan pertambangan telah merambah dari wilayah Subang di Barat hingga Papua di Timur. “Tentunya, hal ini dapat mengancam kedaulatan negara,” tegasnya.

Disebutkan Andi, aktor utama dalam pengelolaan ekonomi Indonesia adalah pihak asing. Berdasarkan pantauannya, asing menggenggam hampir seluruh sumber daya alam dan sektor-sektor produksi yang strategis. “Akibatnya, kendati pertumbuhan
ekonomi Indonesia sangat pesat, yakni 6,5%, tetapi
sebagian besar mengalir keluar Indonesia,” terang pria yang juga menjabat sebagai Ketua KAMMI Komisariat Unmul itu.

KAMMI mengapresiasi kebijakan dan program pemerintahan Jokowi-JK. Namun, KAMMI menilai tolak ukur keberhasilan yang dikehendaki rakyat, adalah dapat berdaulat secara penuh di tiap bidang

Adapun tuntutan KAMMI Kaltim, diantaranya menasionalisasikan aset kekayaan alam guna melindungi pribumi dari cengkeraman asing. Menguatkan lembaga KPK dan mencegah tindak korupsi. Menasionalisasikan aset Blok Mahakam.

” KAMMI menuntut pemerintah agar bagi hasil dari blok mahakam untuk daerah ditetapkan secara adil, dan digunakan untuk kesejahtraan rakyat kaltim,” ujar Satria. Ketua KAMMI Kaltim tersebut juga menuturkan tuntutan lainnya adalah menuntaskan pembangunan Kaltim yang mangkrak.

” KAMMI mendesak provinsi kaltim untuk segera menyelesai pembangunan bandara samarinda baru, jembatan kembar mahakam, dan megaproyek jalan tol bpp smd, yang sudah menghabiskan dana APBD triliunan,” tegas Satria.

Adanya isu daerah tersebut menunjukkan bahwa KAMMI Kaltim selalu membawa kepentingan daerah ke pusat.
Terakhir, Satria menuntut pemerintah mengembalikan subsidi untuk rakyat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bergabung