Evaluasi Kritis Elemen Strategis

Kecam Tindakan Represif Aparat, Mahasiswa Demo di Mapolresta Samarinda
May 29, 2017
Minta Kapolda Dicopot, KAMMI Kaltim-Kaltara Nyatakan Sikap
May 30, 2017

KAMMIKALTIMKALTARA.COM, SAMARINDA – Gedung legislatif tampak sangat nyaman dan kondusif untuk memikirkan berbagai macam problematika masyarakat. Mulai dari hal yang rumit sampai hal yang berkaitan dengan ruang gerak rakyat yang kian sempit bisa dimusyawarahkan di gedung ini. Terlihat megah dan mewah nampaknya sebanding dengan beban moral dan banyaknya masalah yang harus tertunaikan dengan hikmat.

Kamis, 18 Mei 2017 PW KAMMI Kaltim-Kaltara diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum hadir ke Kantor DPRD Provinsi Kaltim untuk bersilaturahmi dengan Zain Taufiq Nurahman, S.Hut selaku Ketua Komisi IV DPRD Kaltim. Silaturahmi kali ini membahas tema polemik kebangsaan, gerakan mahasiswa saat ini hingga saran dan nasehat untuk kepengurusan PW KAMMI Kaltim-Kaltara yang baru saja terbentuk.

Adapun hal yang menjadi bahasan mulai dari politik, ekonomi hingga kondisi sosial hari ini. Dalam aspek politik beliau menyampaikan bahwa fenomena Pilkada Provinsi DKI Jakarta tampaknya memberi efek domino pada daerah lainnya. Masyarakat Indonesia mulai terpolarisasi menjadi kubu-kubu yang pro dan kontra sesuai selera figur kandidat yang bertarung di DKI. Ini adalah momentum yang tepat untuk memberikan upaya pencerdasan politik kepada masyarakat perihal pilihan dan sikap politik, tentunya dengan sikap yang kritis dan solutif. Pertarungan gagasan tak bisa dihindari dari kalangan elit hingga akar rumput terlibat untuk berkonfrontasi. Efek samping lainnya adalah bersliwerannya berita hoax menjadi bumbu penyedap yang tentunya melatih daya kritis dan kualitas literasi dari masyarakat lintas generasi.

Aspek ekonomi pun mengalami dinamika yang tak kalah memprihatinkan. Provinsi-provinsi penghasil energi mengalami badai defisit anggaran. Papua, Riau hingga Kaltim mengalami defisit anggaran ditengah turunnya harga minyak dunia dan efek tidak seimbangnya neraca penerimaan dan pembelanjaan daerah. Ketimpangan pembagian penerimaan daerah dan pusat masih menjadi issue usang yang berimbas pada neraca keuangan daerang yang tampak besar pasak daripada tiang. Akibatnya beberapa pos anggaran belanja daerah mengalami penurunan dan tentunya berimbas pada ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah, baik eksekutif hingga legislatif.

Semangat kebangsaan juga nyaris mencapai titik nadirnya. Efek pertarungan pada pilkada ibukota mengikis semangat kebangsaan melalui semboyan bhinneka tunggal ika yang kini seolah memiliki tafsir ganda. Kepemimpinan nasional pun perlu dievaluasi, berbagai lini kepemimpinan nasional tak hadir untuk memberi solusi. Langkah yang diambil tak mengubah keadaan justru menambah polemik dan masyarakat diminta bersabar sembari meratapi kebutuhan dasar manusia yang kian mengkhawatirkan tingkat jangkauannya. Kontestasi pilkada yang kerapkali dibenturkan dengan filosofi kenegaraan dan kebangsaan Indonesia seperti Pancasila yang kini tak tercermin dalam pesta demokrasi 5 tahun sekali. Dalam sila keempat musyawarah dan keterwakilan nampak tak terejawantahkan dalam aturan pelaksanaan pemilihan. Kondisi sosial semakin tinggi gejolaknya hingga masyarakat lagi-lagi harus bersabar entah sampai kapan.

Di tengah berbagai polemik di atas, gerakan alternatif yang diharapkan oleh masyarakat ada pada pundak generasi muda bergelar mahasiswa. Fakta sejarah membuktikan bahwa mahasiswa adalah elemen strategis untuk menjadi penyeimbang kebutuhan rakyat dan arah kebijakan penguasa. Berbagai macam metodologi gerakan yang dipraktekkan mahasiswa tampak menuai beragam opini, mulai dari kecaman hingga perhatian yang seadanya. Tugas utama mahasiswa seharusnya adalah mendorong perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap sebuah issue yang dinilai menjadi prioritas untuk diselesaikan bersama. Tentu berat, maka mahasiswa tak bisa berkompetisi sendirian. Mahasiswa memerlukan peran serta elemen strategis lainnya seperti media massa untuk menjawab keresahan masyarakat.

Beliau melanjutkan bahwa hari ini masyarakat semakin menunjukkan ketidakpercayaanya terhadap institusi negara. Dalam aspek politik, kepercayaan masyarakat cenderung berkembang secara negatif. Masyarakat tak bisa memberikan kepercayaannya secara utuh kepada partai politik, padahal politik menjadi kuat jika ditopang oleh masyarakat secara komprehensif. Deretan kasus yang mewarnai kancah perpolitikan negeri kian menambah deras angin delegetimasi institusi resmi demokrasi bernama partai politik.

Keberhasilan era demokrasi formal ditandai dengan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi kenegaraan. Tingginya kepercayaan berbanding lurus dengan perhatian yang diberikan oleh masyarakat sebagai subjek sekaligus objek kebijakan dari institusi negara. Faktanya, hari ini masyarakat semakin antipati dengan beberapa institusi akibat perilaku oknumnya yang koruptif dan mengkhianati kode etik profesi. Minimnya apresiasi masyarakat terhadap kinerja institusi semakin menekankan bahwa evaluasi mutlak untuk dilakukan guna merevitalisasi kembai penerapan dan pemaknaan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu contoh institusi negara yang kerap menjadi sorotan publik adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR dianggap menjadi institusi yang sangat korup dan rentan ditemukan praktik-praktik kontroversial dibalik setiap tindak tanduknya. DPR kian jauh dari harapan masyarakat yang berharap pemerintahnya dapat bekerja dengan hasil yang nyata. Terlepas dari itu semua, masyarakat Indonesia harus memahami perbedaan tupoksi dari lembaga eksekutif dan legislatif negara. Jika eksekutif dapat menjalankan tugas dan fungsinya bertahun-tahun, lain halnya dengan lembaga legislatif yang relatif singkat dan rentan mengalami transisi yang berdinamika. Hal ini diperparah dengan citra di masyarakat yang menggambarkan bahwa DPR adalah wadah bagi mereka yang hanya bisa berbicara, padahal institusi yang bermarkas di gedung parlemen itu memang ditugaskan untuk berbicara mengawal pemerintahan, mengatur anggaran hingga merancang aturan.

Apapun kondisi masyarakat hari ini, pemerintah dipaksa harus tetap responsif melaksanakan aspirasi sembari memperbaiki citranya di masyarakat dengan rangkaian edukasi serta memperlancar arus informasi. Di tengah tugas yang berat itu, pemerintah dihadapkan dengan lemahnya sektor kaderisasi di berbagai lini. Terkhusus di ranah legislatif, dimana belum semua partai politik memiliki karakter dan metode eksklusif dalam menjaring serta membina kader-kadernya.

Di sisi lain, masyarakat harus memanfaatkan fasilitas yang tersedia oleh sistem demokrasi Indonesia semaksimal mungkin. Undang-undang menjamin transparansi dalam kinerja dan interaksi antar pemerintah dan rakyatnya. Masyarakat harus memaksimalkan ruang-ruang yang disediakan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Berbagai lapisan masyarakat diharapkan mau dan mampu menemui langsung para wakilnya untuk kemudian mengawal jalannya realisasi aspirasi yang tersampaikan.

Di akhir sesi diskusi, beliau memberikan pesan kepada mahasiswa yang terdiri atas dua poin. Poin pertama mahasiswa harus memaksimalkan sektor jaringan, yakni antar sesama elemen gerakan mahasiswa. Poin ini menekankan bahwa kolaborasi antar elemen mahasiswa sangat dibutuhkan guna mengangkat issue kerakyatan menjadi issue besar yang harus diadvokasi bersama. Sehingga mahasiswa dapat kembali merebut hati rakyat dan melestarikan budaya kritis terhadap kondisi sosial. Poin kedua adalah setiap gerakan mahasiswa harus rutin membumikan konsolidasi-konsolidasi untuk memastikan kuda-kuda pertahanan NKRI melalui pemudanya siap untuk menangkal setiap ancamannya. Konsolidasi inilah yang nantinya dapat merumuskan issue bersama.

Transisi adalah sebuah keniscayaan, dimana generasi tua akan segera berganti posisi dengan generasi muda sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan negara di masa yang akan datang. Maka sudah sewajarnya para pemuda harus mempersiapkan diri dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan. Perjuangan tak mengenal sikap ganda, ia tunggal dan tetap kokoh walau dilindas zaman. Abadilah perjuangan.***

Samarinda, 20 Mei 2017

Oleh :

@TeguhbinSabar

Ketum PW KAMMI Kaltim Kaltara

 

#KAMMI Kaltim-Kaltara 2017-2018

“Bangkitkan Hati Gerakkan Indonesia”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bergabung