Eksistensi atau Kontribusi?

Proses Hijrahku (Part I&2)
October 5, 2017
Stop Bullying di Sekolah!
October 6, 2017

oleh :  Sulastri Khansan, Hanna Pertiwi , Yuli Wulandari  (Kader KAMMI)

Persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita mencapai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Pada dasarnya, persamaan kedudukan warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah diatur dan dijamin dalam UUD 1945.

Namun, semua itu tidak dapat direalisasikan jika masih ada tindakan diskriminatif terhadap perempuan sehingga mengakibatkan terhambatnya kehidupan kaum perempuan dalam berbagai sektor kehidupan salah satunya adalah dalam dunia perpolitikan. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi dan dapat menyingkirkan perempuan dalam ajang perpolitikan di antaranya yaitu budaya patriarki, subordinasi perempuan, dan masih terjadinya persepsi bahwa politik hanya dimiliki oleh kalangan pemegang kekuasaan formal (dan hal tersebut telah dijustifikasi menjadi hak mutlak milik laki-laki) telah mengakibatkan terjadinya proses marginalisasi terhadap kaum perempuan.

Kaum perempuan adalah salah satu sumber kekuatan masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban dalam mengisi kemerdekaan bangsa . Hal ini untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin memberikan penekanan pada aspek demokratisasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah secara resmi menganut dan menetapkan persamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan lakilaki, sebagaimana temuat dalam UUD 45 pasal 27: [16].“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam bingkai kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia secara umum memberikan ruang yang luas bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam politik, termasuk menjadi pemimpin. Hak keikutsertaan dalam bidang politik yang dijamin UUD 1945 telah membuktikan pentingnya peran wanita aktif berkiprah di tengah masyarakat. Bahkan kesempatan ini terus diberikan, termasuk penetapan kuota 30% perempuan di parlemen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Partisipasi wanita dalam bidang politik merupakan sarana yang urgen dalam memacu sebuah kemajuan peradaban. Dari perspektif historis, nampak bahwa sepanjang sejarah Indonesia, pemimpin perempuan telah muncul silihberganti. Meskipun terdapat perbedaan beberapa karakteristik dan sifatnya, laki-laki dan perempuan tetaplah memiliki hak yang sama dalam perbaikan dan peningkatan kualitas masyarakat. Terlebih jika kita melihat laporan Newcomb et.al (1986), yang melaporkan persepsi perempuan terhadap kejadian hidup lebih ekstrim daripada laki-laki. Kejadian hidup lebih dipersepsikan sebagai hal yang tidak mengenakan bagi perempuan. Kasus yang tidak mengenakan ini pun nampaknya kian hari kian tak terelakkan lagi.

Fakta di lapangan menunjukkan, kasus kekerasan pada perempuan dan anak dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Di wilayah Kalimantan Timur saja misalnya, Halda Arsyad selaku Kepala Dinas Kependudukan, PPPA melaporkan pada 2014-2015 angka kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di bumi etam ini mengalami peningkatan sebesar 22,34 %, dimana Samarinda sebagai ibukota dengan kasus kekerasan seksual terbanyak. Ini baru di Kalimantan Timur, bagaimana dengan wilayah Indonesia lainnya? Ini baru kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, bagaimana dengan kasus lainnya?

Isu yang telah dipaparkan di atas, cukup menjadi salah satu alasan kuat, mengapa perempuan masa kini harus berjuang di parlemen. Keberadaan mereka diharapkan mampu menyuarakan permasalahan perempuan dan anak agar produk kebijakan politik yang dihasilkan memiliki sudut pandang gender yang berkeadilan. Bagaimana dengan pertanyaan, apakah dengan adanya perempuan di parlemen, semua permasalahan anak dan perempuan pun masalah lainnya dapat diselesaikan secara tuntas? Dengan jumlah 97 kursi (17,32%) pada pemilihan legislatif tahun 2014 saja, angka kasus perempuan dan anak kian meroket.

Lantas bagaimana jika angka partisipasi perempuan menurun atau bahkan tidak ada? Maka ini adalah salah satu perjuangan yang diupayakan untuk menanggulangi permasalahan yang ada. Hal ini pun dikuatkan oleh Joyce Mitchelll yang berpendapat bahwa politik ini merupakan pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan umum secara bersama untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Sehingga, kehadiran perempuan ini diharapkan dapat menjadi mitra kerja laki-laki yang baik dan akan memberikan warna bagi setiap lini kehidupan. Dengan kompleknya masalah bangsa ini, maka kita memerlukan perempuan di parlemen tidak hanya kuantitasnya tapi juga kualitasnya.

Seperti halnya Hadist Nabi, bukankah kita tahu bahwa Nabi Muhammad menegaskan dalam haditsnya “Perempuan itu tiang negara. Apabila baik perempuannya, maka baiklah negara tersebut. Manakala rusak perempuannya, maka rusaklah pula Negara itu”. Maka dari itu perempuan harus senantiasa bersemangat untuk terus meningkatkan kapasitas diri, agar pada saat dituntut terjun langsung ke masyarakat, siap dengan segala kondisi. Namun semuanya tidak terlepas dengan berbagai hambatan, termasuk dengan tingkat partisipasi perempuan dalam dunia politik.

Persoalan rendahnya dan buruknya kualitas partisipasi dan representasi merupakan bagian dari persoalan demokrasi Indonesia yang belum selesai dan masih terus mencari bentuk. Rendahnya partisipasi perempuan ini disebabkan oleh berbagai hal seperti faktor sosial politik, sosial budaya dan sosial ekonomi. Dalam faktor sosial budaya, kita ketahui bahwa masih banyak yang menganggap bahwa perempuan terjun ke dunia politik adalah hal yang tabu. Sehingga sebagian besar rakyat Indonesia masih kurang percaya untuk dipimpin oleh kaum perempuan. Karena banyak orang beranggapan, perempuan adalah kaum yang lemah, tidak mampu berkerja keras, tidak sanggup memimpin banyak orang.

Namun nyatanya tidak selamanya pernyataan di atas benar, sudah banyak perempuan-perempuan Indonesia yang duduk di parlemen, yang telah berhasil membuktikan bahwa kaum perempuan sanggup menjadi sama seperti kaum laki-laki. Permasalahan lain tidak hanya disebabkan dari faktor eksternal perempuan, namun juga pada diri perempuan sendiri. Kurangnya kesadaran perempuan untuk berpolitik karena mereka lebih memilih untuk berada di zona nyaman, hal itu di karenakan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya perempuan untuk ikut serta aktif dalam dunia politik.

Padahal keseimbangan dalam pembentukan kebijakan akan ada ketika perempuan ikut ambil peran dalam perpolitikan. Perlu kita ketahui juga bahwa untuk maju menjadi calon anggota legislatif di negeri ini sangatlah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, itu yang tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh sebagian calon anggota legilatif perempuan kita. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya perempuan untuk terjun ke dunia politik. Partai politik merupakan salah satu sarana yang sah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

Di sini kaum perempuan harus mampu menunjukkan kemauan dan kemampuannya beraktivitas dalam partai, sehingga keberadaannya dapat dipakai sebagai standar penilaian prestasi. Partai politk juga harus terus memberikan dorongan kepada kaum perempuan untuk mau terjun ke medan perpolitikan. Adanya pengkaderan yang telah dilakukan oleh partai politik merupakan salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik. Alur pengaderan pun harus terarah dan berkelanjutan untuk memaksimalkan kapasitas kader perempuan.

Maka dengan ini kami menawarkan alur pengkaderan yang efektif dan efisien. Argentina, Partai Peronis menyiapkan kuota perempuan di parlemen butuh belasan tahun. Pun demikian yang harus dilakukan Indonesia. Perempuan yang dicalonkan sebagai anggota legislatif harus melalui beberapa jenjang pengkaderan. Pertama, mengikuti sekolah politik khusus perempuan. Pada jenjang ini perempuan dibekali materi-materi dasar pentingnya berpolitik, ke-Indonesia-an dan probelamatika bangsa. Untuk melihat dan menguji komitmen serta konsistensi mereka, maka selanjutnya mereka diwajibkan menjalankan program pembinaan dan pemberdayaan sosial-ekonomi-budaya yang berkelanjutan di daerah bakal pemilihan masing-masing.

Hal ini nantinya juga diharapkan mampu menjadi bekal aspirasi yang akan dibawa ke parlemen. Sebelum akhirnya dicalonkan, kader perempuan harus melalui uji kelayakan dari partai politiknya. Jika salah satu alur pengkaderan tidak diikuti dan tidak diperoleh nilai yang mumpuni, maka kader perempuan tersebut tidak diizinkan mencalonkan diri. Pembebasan kaum perempuan dari semua masalah yang mereka hadapi memang bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk direalisasikan, namun kita harus yakin bahwa kesadaran membutuhkan peristiwa dan pengalaman sejarah tertentu yang dianggap sebagai sebuah solusi.

Kesadaran tidak datang dengan sendirinya, ia dibentuk oleh situasi dan kondisi tertentu yang juga membutuhkan dukungan dari semua kalangan. Walaupun masih banyak kekurangan terkait dengan gerakan pembaharuan untuk perempuan dalam berpolitik. Namun, hal tersebut tidak menjadi sebuah permasalahan yang mematikan semangat. Sebuah kesetaraan politik antara laki-laki dan perempuan bukanlah hal yang utopis belaka, tetapi sesuatu yang bisa terjadi. Hingga akhirnya, keberadaan perempuan di politik bukan hanya sekedar adu esistensi, melainkan adu gagasan untuk memberikan kontribusi terbaik dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bergabung