Notulensi Kunjungan PW KAMMI Kaltim Kaltara ke PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kalimantan Timur

Rilis Jambore Kebangsaan & Wirausaha 2017
November 5, 2017
Pornografi Tanggung Jawab Bersama, KAMMI Kaltim Kaltara Sambangi Komisi IV DPRD Kaltim
November 8, 2017

PT Migas Mandiri Pratama (MMP) merupakan badan usaha milik daerah di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pendirian BUMD ini berdasarkan Peraturan Daerah No 11 tahun 2009. Struktur PT MMP terdiri dari 4 orang bagian komisariat,  4 orang bagian direksi, dan 25 orang karyawan. Adapun 4 orang pada bagian direksi tersebut yaitu Pak Wahyu sebagai Direktur Utama PT MMP, Pak Akbar Sutantio sebagai Direktur Operasional, Pak Yahya sebagai Direktur Umum dan SDM, dan Pak Sigit sebagai Direktur Keuangan.

PT MMP memiliki 2 anak perusahaan yaitu PT Migas Mandiri Pratama Marine dan PT Migas Mandiri Pratama Hilir. PT Migas Mandiri Pratama Marine bergerak dalam bidang perkapalan dan logistik, serta kontraktor kontrak kerjasama (K3S). Sedangkan, PT Migas Mandiri Pratama Hilir bergerak pada produk dari migas, seperti solar, oli, dan gas.

Pak Yahya mengatakan bahwa PT MMP selaku BUMD harus besinergi dengan mahasiswa selaku calon intelektual muda sehingga dapat membangun daerah.

Adapun landasan hukum terkait ESDM adalah Undang-undang No 22 tahun 2001 dan PP No. 36 tahun 2004. PP No. 36 tahun 2004 berisi tentang participating interest (PI) sebesar 10% yang akan menjadi previllage (hak yang diterima BUMD). Landasan hukum lainnya yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 37 tahun 2011 yang mengatur pembuatan lahan yang akan dijadikan lahan baru yang akan dieksploitasi (field basis). (Yahya, Direktur Umum dan SDM)

Pengelolaan migas memiliki dasar hukum. Adapun dasar hukum yang telah ada di Republik Indonesia, antara lain:

  1. UU Migas No. 22 tahun 2001 tentang pengelolaan migas. UU ini akan direvisi karena pemerintah akan membuat lembaga independen yang mengelola migas. Lembaga independen yang di daerah kerja hulu adalah BP (Badan Pengatur) Migas Usaha Hulu dan di daerah kerja Hilir BPH Migas bagian Hilir. Pada saat ini BP Migas tidak ada sehingga dibubarkan tapi diganti perubahan nama menjadi SKK Migas sehingga peraturan UU nya pun juga akan diganti dan disempurnakan.
  2. PP No. 35 tahun 2004 untuk kegiatan migas usaha hulu dan PP No 36 tahun 2004 tentang usaha hilir.
  3. Participating Interest (PI) yaitu hak pemerintah daerah (previllage) sebesar 10% dari pemerintah Indonesia di mana daerah itu menjadi wilayah blok migas, hal ini diatur dalam PP No. 35 tahun 2004.
  4. Permen ESDM No. 15 tahun 2015 tentang ketentuan penawaran PI sebesar 10% untuk wilayah kerja yang blok migasnya akan habis kontraknya.
  5. Permen ESDM No. 37 tahun 2016 tentang ketentuan penawaran PI baik yang blok migasnya habis dan blok migas yang baru disetujui lapangannya.

Participating Interest (PI) memiliki arti hak dan kewajiban dari satu kontraktor migas dalam mengelola suatu blok migas milik pemerintah yang diserahkan kepada kontraktor. Haknya adalah kontraktor memperoleh bagi hasil dari hasil produksi minyak dan gas, sedangkan kewajibannya adalah kontraktor wajib untuk berinvestasi, mengembangkan, mengeksplorasi sampai dengan memproduksi, biayanya ditanggung terlebih dahulu oleh kontraktor, di mana kemudian akan dibayarkan melalui recovery cost (biaya yang akan dikembalikan).

PI yang diberikan oleh pemerintah daerah ada 2 yaitu, pertama  PI 10% yang diberikan pada saat disetujinya rencana pengembangan lapangan pertama kali oleh pemerintah (pada saat Plan of Development/POD). Kedua, PI 10% diberikan pada saat wilayah kerja migas habis kontraknya dan akan dilanjutkan ke tahun berikutnya.

Blok yang rencana akan dikembangkan (POD) yaitu Blok Rapak dan Blok Ganal. Sedangkan, blok migas yang akan habis kontraknya ada 6 adalah blok Mahakam, blok Sanga-sanga, Blok East Kalimantan di PPU, Blok Attaka, Blok Tengah, Blok Makassar.

Alasan perseteruan Blok Mahakam:

Kontrak TOTAL selesai pada tanggal 31 Desember 2017, sudah mengelola blok Mahakam selama 50 tahun sejak tahun 1967. Isu yang berkembang pada saat itu bahwa masyarakat hanya menjadi penonton saja dan tidak ada peran aktif, sehingga akhirnya seluruh elemen masyarakat berjuang baik dari akademisi, aktivis, organisasi, LSM, mahasiswa, dan sebagainya menuntut untuk blok-blok migas yang habis itu diserahkan kepada perusahaan negara (Pertamina). Pada intinya blok-blok migas yang telah habis dikelola oleh pemerintah Indonesia, tidak lagi oleh swasta. Oleh karena itu, keluarlah Peraturan Menteri (Permen) No. 15 tahun 2015 sehingga pemerintah daerah memiliki hak 10% melalui BUMD. Sebelum ada Permen tersebut, pendapatan daerah diperoleh dari dana bagi hasil (DBH) ditambah insentif. Selanjutnya, keluarlah Permen No. 37 tahun 2016 yang mengatur pembagian porsi antara provinsi dan daerah blok migas, pembiayaan, dan pengelola.

Manfaat PI:

  1. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
  2. Sebagai transparansi dari PI terkait recovery cost.
  3. Mendapat informasi pertama dari pemerintah sehingga dapat mengembangkan usaha lain.
  4. Pemenuhan energi daerah. (Akbar Sutantio, Direktur Operasional)

Salah satu kewajiban dari PT MMP adalah harus membantu dalam persoalan-persoalan terkait pengelolaan migas. PI merupakan pintu masuk untuk BUMD masuk ke dunia migas dan dapat melihat peluang usaha di dalamnya, serta mengetahui kondisi transparansi di dunia migas.

Pak Wahyu mengatakan bahwa PT MMP pada saat ini berkomitmen untuk selain memajukan perusahaan, tapi juga ingin memajukan daerahnya dan masyarakatnya, seperti berkontribusi dalam peluang magang, pemberian beasiswa, dan kegiatan apapun.

Posisi PT MMP di industri migas yaitu mengelola pada bagian hulu, hilir, dan penunjang. Namun, prioritas pada saat ini adalah PI, salah satu manfaatnya adalah mengetahui informasi usaha migas tersebut dan mendapatkan insentif yang nantinya akan dikomunikasikan ke pemerintah provinsi di mana akan dijadikan biaya lain seperti pengadaan kilang, beasiswa, dan lain-lain.

KAMMI sebagai organisasi mahasiswa dalam membantu polemik di dunia migas yaitu yang pertama adalah belajar dan pahami tentang migas, mencari link narasumber yang ahli dalam migas, kemudian sudah dapat pengetahuannya yang bertujuan untuk sharing knowing, kemudian memahami dan memberikan advice dengan cara menyampaikan pendapat dengan baik. (Wahyu, Direktur Utama)

Samarinda, 25 Oktober 2017

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bergabung