Peran Muslimah dalam Politik Legislatif Untuk Mengentaskan Permasalahan Perempuan Menuju Indonesia Jaya 2045

Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia
December 6, 2017
Mengembalikan Ruh Kehormatan Sang Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
December 6, 2017

Peran Muslimah dalam Politik Legislatif Untuk Mengentaskan Permasalahan Perempuan Menuju Indonesia Jaya 2045

(Runner Up of Muslimah Negarawan Competition 2017)

 

Pada era milenium seperti saat ini, menjadi sebuah keniscayaan bahwa peran perempuan dalam berbagai sektor kehidupan menjadi hal yang harus diperhatikan betul oleh kaum perempuan  itu sendiri. Masih begitu melekat dalam ingatan sejarah bangsa Indonesia bagaimana perjuangan seorang Kartini muda dengan mengusung tema emansipasi berusaha mengangkat derajat kaum perempuan yang kala itu tidak memiliki akses yang baik untuk memperoleh pendidikan. Perempuan kala itu dalam pepatah jawa dikatakan hanya memiliki tiga peran yakni macak, masak, manak (baca : berdandan/bersolek, memasak, beranak/melahirkan).

Tidak sebatas Kartini, bangsa ini mencatat cukup banyak perempuan yang lahir sebagai sosok menginspirasi yang berkiprah dalam berbagai sektor kehidupan. Sebut saja Rohana Kudus yang merupakan jurnalis perempuan pertama di Indonesia, serta sosok muslimah yang begitu tangguh yakni Cut Nyak Dien yang ikut serta dalam perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda.

Menjadi seorang perempuan dalam hal ini muslimah, merupakan anugerah yang tak ternilai. Bahkan janji kejayaan Islam ditentukan oleh kualitas kaum perempuannya, dimana peradaban besar akan lahir seiring dengan peningkatan kualitas perempuan sebagai madarasah pertama dan utama yang akan mendidik generasi pembangun peradaban tersebut. Peran muslimah pada ranah domestik yakni sebagai seorang ibu dan istri bukan berarti membatasi seorang muslimah untuk bisa berperan di ranah publik, bahkan dalam urusan politik sekalipun.

Emansipasi wanita tidak pula luput dalam bidang politik. Hal ini merupakan tantangan bagi para muslimah untuk berpartisipasi aktif didalamnya, sekaligus merupakan peluang untuk menerjemahkan konsep-konsep Islam secara riil kedalam bidang-bidang kehidupan. Bagaimana sebuah kebijakan yang lahir nantinya sesuai dengan nilai-nilai Islam, mampu mengangkat aspirasi dan kepentingan kaum perempuan yang tertindas adalah harapan yang muncul dari tampilan perempuan di dalam lembaga-lembaga semacam parlemen. Kaum perempuan memiliki eksistensi yang tak pernah dinomor duakan Islam. Kaum perempuan memiliki harkat keluhuran yang diakui Islam. Bahwa kebaikan tidak bergantung kepada jenis kelamin, tetapi lebih kepada kedalaman iman dan amal shalih masing-masing individu yang akan melahirkan keshalihan pribadi dan keshalihan sosial1.

Perempuan yang berperan dalam bidang politik khususnya parlemen menjadi hal yang diperhitungkan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 53 mengamanatkan agar partai politik memuat (keterwakilan) paling sedikit 30% perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Pasal ini diperkuat oleh pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa di dalam setiap tiga nama kandidat, setidaknya terdapat sekurang-kurangnya satu kandidat perempuan. Kebijakan kuota perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon legislatif juga diperkuat dengan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Beberapa diantaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking, dan pengelolaan waktu. Selain itu, perlu diakui kenyataan bahwa perempuan sudah terbiasa menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok-kelompok pengajian. Alasan tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Argumen tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (Adinda Tenriangke Muchtar, 2008)2.

Mengingat permasalahan perempuan begitu banyak dan kompleks, maka peran seorang muslimah sebagai pembuat kebijakan dengan menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam usaha berbuat amar ma’ruf nahi munkar menjadi hal yang patut diperhatikan. Bayangkan ketika perempuan dihasut dengan berbagai kepentingan yang berusaha untuk mengaburkan makna peran perempuan dalam koridor perintah Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh akan menjadi hal yang bisa jadi dipertanyakan oleh Allah kelak tentang keberadaan muslimah ketika kemungkaran berserakan di atas bumi Allah.

Tidak sebatas itu, trend kejahatan pada perempuan juga semakin tahun semakin meningkat serta beragam. Berdasar pada catatan tahunan (CATAHU) 2017 Komnas perempuan, selama tahun 2016 tercatat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 245.548 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama, serta 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengada layanan yang tersebar di 34 Provinsi. Pola kekerasan terhadap perempuan semakin kompleks, beragam pola dan tingkat kekerasannya, serta lebih cepat dari kemampuan negara untuk merespon. Salah satunya adalah kekerasan dan kejahatan cyber yang semakin rumit pola kasus kekerasannya, dari pembunuhan karakter, pelecehan seksual melalui serangan di dunia maya yang dirasakan dan berdampak langsung dan berjangka panjang pada korban, terkadang pelaku sulit dideteksi, namun respon dan perlindungan hukum belum cukup memadai, karena disederhanakan menjadi ranah UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)3.

Dalam hal ini, muslimah yang berperan dalam pembuat kebijakan khususnya legislatif  dapat merumuskan kebijakan yang tepat dengan ijtihad internalisasi nilai-nilai kebaikan Islam dalam upaya penanganan, perlindungan, serta pemulihan para korban serta berupaya membuat kebijakan yang dapat menekan bahkan mengentaskan akar permasalahan kejahatan pada perempuan.

Berbagai permasalahan perempuan yang tidak kunjung terselesaikan menuntut peran kita sebagai seorang muslimah untuk dapat berpartisipasi aktif dalam panggung perpolitikan. Pada dasarnya konsep partisipasi politik dari setiap muslimah sama saja, sama-sama ikut serta dalam menentukan nasib bangsa. Namun, ada beberapa hal yang membuat muslimah lebih unggul dibanding komponen lain dalam partisipasi politik, yaitu kemampuan muslimah untuk memobilisasi massa. Hal ini dikarenakan para muslimah adalah kelompok yang lebih sering berada di lingkungan masyarakat, sehingga jauh lebih dekat dan paham dengan masyarakat.

Bagi seorang muslimah, dalam hierarki partisipasi politik, menjadi aktivis dalam politik memiliki risiko cukup tinggi. Karena menjadi seorang aktivis dapat dikatakan hampir lebih dari 50 % waktu yang dimilikinya berada dalam lingkup perpolitikan. Biasanya para muslimah yang berada di puncak ini adalah orang-orang yang sangat paham bahwa memasuki dunia politik adalah memasuki ranah amanah. Dimana amanah tersebut adalah sarana untuk mencari ridho dari Allah. Sehingga setiap amanah yang diberikan kepada para muslimah haruslah dijalani dengan sungguh-sungguh.

Apabila seorang muslimah ingin menjadi partisipan yang aktif dalam perpolitikan, setidaknya ada dua tempat untuk menampung keinginan para muslimah tersebut. Pertama adalah partai politik dan kedua yakni organisasi kemasyarakatan. Ketika muslimah berada di partai politik atau memutuskan menjadi politisi, hal tersebut bisa menjadi pilihan yang bijaksana. Karena ketika seorang muslimah telah memutuskan untuk menjadi seorang politisi berarti dapat dikatakan manajemen waktu muslimah tersebut sudah rapi. Karena dia bisa membagi waktu antara keluarga dan politik.

Bagi seorang muslimah, kewajiban sebagai seorang politisi bukan hanya sekadar bekerja untuk negara saja, tetapi untuk amar ma’ruf nahi munkar. Karena amar ma’ruf nahi munkar pada dasarnya adalah salah satu karakter atau kepribadian dasar yang dimiliki seorang muslim. Pada dasarnya apabila seorang muslimah berada di kelompok masyarakat, sama halnya ketika seorang muslimah berada di partai politik. Yang membedakan hanyalah orientasi, cara kerja dan kepentingan.

Hasan Al-Banna pernah mengatakan bahwa wanita adalah tiang negara, jika baik wanita dalam suatu negara, maka baik pulalah negara tersebut, namun jika buruk wanitanya maka buruk jugalah negaranya. Upaya seorang muslimah untuk mengambil peran pada tataran pembuat keputusan di ranah politik harus terus didukung. Sebab permasalahan perempuan yang begitu kompleks hanya dapat dipahami secara komprehensif oleh kaum perempuan itu sendiri.            Perempuan-perempuan yang hidup dalam lingkungan dan negara yang kondusif akan mampu menjadi motor penggerak kejayaan negara dan agama. Mereka akan menjadi sebaik-baik pendidik bagi generasi yang akan membawa Islam mencapai kemenangan. Mari bersama wujudkan peran muslimah pembangun peradaban untuk Indonesia jaya 2045 !

 

Referensi :

1Oktaviani, resres, 2011. Muslimah dalam politik Islam

http://resresoktaviani.blogspot.co.id/2011/03/muslimah-dalam-politik islam.html. diakses pada Selasa, 18 April 2017 pukul 20.40 WITA.

2Muchtar, Adinda Tenriangke, 2008. Mendorong keterwakilan Perempuan dalam politik. Media Indonesia. Diakses pada Selasa, 18 April 2017 pukul 20.30 WITA.

3Komnas Perempuan, 2017. Catatan tahunan Komnas Perempuan 2017

http://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-tahun-2017-labirin-kekerasan-terhadap-perempuan dari-gang-rape-hingga-femicide-alarm-bagi-negara-untuk-bertindak-tepat-jakarta-7-maret-2017/. Diakses pada Selasa, 18 April 2017 pukul 20.35 WITA.

 

 

IDENTITAS

Nama               : Jamiah

NIM                : 1503035021

Fakultas           : Pertanian

Jurusan            : Teknologi Hasil Pertanian

Angkatan        : 2015

Tahun dauroh  : 2016

Tanggal lahir    : 9 Mei 1996

Alamat                        : Jl. Perjuangan 1

No. Hp                        : 082251378697

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bergabung