Merajut Pembangunan Karya Anak Bangsa

LGBT : Liberalisasi Generasi, Biasnya Toleransi
February 5, 2018
KAMMI & Tarakan
February 16, 2018

oleh: Harish Jundana
(Pengurus Departemen Pembinaan Kader KAMMI Kaltim Kaltara)

 

Menjadi permulaan yang baik ketika kita bergerak sebagai bagian dari organisasi gerakan mengejewantahkan ide dan gagasan dalam garis pergerakan yang sesuai, maka sejak awal ide yang ingin saya berikan adalah penguatan KAMMI sebagai organisasi yang matang untuk mempertanggungjawabkan visi dan misinya.

Jiwa perjuangan KAMMI adalah kemenangan islam. ALLAH berfirman dalam surat  Furqon: 48-49 (Dialah ALLAH yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatNya berupa hujan; dan kami turunkan dari langit air yang mata bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu negri yang mati, agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak)  Kemenangan islam dalam sudut pandang infrastruktur adalah kemampuan mengoptimalkan potensi (SDM, SDA, dan unsur kauniyah) yang diberikan ALLAH SWT untuk dikonversi dalam bentuk fasilitas ruang yang terdapat berlipat keberkahan didalamnya sehingga darinya mampu menghidupkan berbagai kehidupan secara langsung maupun tidaak langsung.

Sebelum melangkah lebih jauh, yang menjadi persoalan kita adalah tentang konsep keberkahan pada setiap sisi kehidupan kita bersama, untuk memperkuat konsep keberkahan ruang alangkah indah jika kita mengingat bagaimana ALLAH berikan Sulaiman (king solomon) seluruh fasilitas ruang terbaik yang tidak ALLAH berikan kepada manusia selainnya, sinergi antara SDA, SDM dan unsur kauniyah ini membuat sulaiman mampu menaklukkan negri saba’ yang dipimpin oleh seorang ratu, begitu tersipu saat ia tahu yang dilangkahinya adalah aliran air bertutup kaca. Maka, bangun ruang dengan kemewahan dan glamour tak melulu selalu negatif, pun dengan sebuah ruang sederhana nan terbatas tak melulu selalu berkonotasi miskin, karena pembangunan infrastruktur ditekankan pada kemampuan bangun ruang menghidupkan kehidupan penggunanya.

Akumulasi bangun ruang yang dibangun memiliki unsur kehidupan dan penghidupan, seperti tanah subur yang mampu menumbuhkan banyak tanaman dan tumbuhan darinya.

Kaitannya dengan pembangunan infrastruktur, bahwa dalam mengelola infrastruktur setidaknya ada 3 fase utama dalam prosesnya yakni; perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan. Sejak masih direncanakan sebuah pembangunan infrastruktur harus detil dalam mempertimbangkan seluruh aspek-aspek pembangunan didalamnya secara ekologis, ekonomis, maupun teknologi tepat guna, ALLAH memberikan analogi perencanaan seperti kabar gembira pemberian rahmatNya dalam bentuk hujan yang darinya mampu menumbuhkan negri yang mati, sebuah rencana pembangunan infrastruktur yang baik terdapat didalamnya kepastian bahwa rencana ini mampu membawa pihak yang terlibat didalamnya berada pada kehidupan yang semakin baik saat memanfaatkannya. Selanjutnya, pemanfaatan produk pembangunan infrastruktur, ALLAH memberikan gambaran bagaimana hujan menjadi karunia yang tiada tara manfaatnya sehingga mampu membuat hidup negri yang telah mati, maka dalam pemanfaatannya infrastruktur harus memberikan manfaat yang besar kepada pemakainya tentu pemanfaatan yang telah diatur sedemikian rupa agar menjadi manfaat yang sustainable. Kemudian, yang terakhir adalah pemeliharaan, postur anggaran daerah untuk pememliharaan infrastruktur saat ini sangat tidak ideal sehingga tidak ada keberpihakan

Kebathilan adalah musuh abadi KAMMI. Sudah tidak mejadi rahasia lagi tentang kekacauan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur, tak perlu menjadi aktivis atau orang yang kritis untuk melihat kekacauan ini. Jembatan penyebrangan sungai mahakam yang terhenti tanpa alasan yang jelas, jalan tol yang tak kunjung tuntas, adanya disparitas pembangunan antara perdesaan, perkotaan, perbatasan, pedalaman, dan pesisir. Ketika reformasi telah membuka kacamata desentralisasi pengelolaan negara ini, nyatanya masih ada aroma sentralisasi pembangunan di wilayah Kaltim ini yang tentu ketika tidak disikapi dengan baik dampak buruk yang terjadi adalah hilangnya nasionalisme masyarakat, bahkan dinas perhubungan mencatat beberapa peristiwa eksodus besar-besaran di kabupaten Mahakam Ulu.

Kementrian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pembangunan berbagai infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur guna mendorong peningkatan investasi. Dengan APBN Rp 2,23 triliun kementrian PUPR memberi konektivitas, ketahanan air dan pangan, perumahan rakyat dan permukiman di provinsi ini. Dari rilis yang dikeluarkan kementrian PUPR selasa 18 April 2017 disebutkan salah satu infrastruktur untuk mendukung konektivitas yakni pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda itu ditargetkan beroperasi keseluruhan pada 2019.

Saat ini progres fisiknya telah mencapai 12,82 % sedangkan proses pembebasan lahan telah mencapa 85,49 %, dari lima seksi yang ada, kementrian PUPR dan pemerintah Provinsi Kaltim memberikan dukungan pembangunan konstruksi seksi 1 dan seksi 5 sehingga proyek jalan tol tersebut layak secara finansial, sementara untuk seksi 2,3 dan 4 menjadi tanggung jawab BUJT yaitu PT. Jasa Marga Balikpapan.Untuk seksi 1 (Balikpapan KM 13-Samboja) sepanjang 22,03 KM, konstruksinya menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 1,5 triliun dan APBN sebesar 271 miliar untuk pembangunan jembatan manggar, seksi tersebut ditargetkan selesai pada tahu 2017atau dua tahun sejak SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), saat ini progres fisik sudah mencapai 53,8 % sedangkan progres pembebasan lahannya mencapai 95,16 %.

Sedangkan untuk seksi 5 bandara sepinggan-balikpapan KM 13sepanjan 11,09 KM anggarannya sebesar 848,55 miliar dutargetkan selesai pada 2018, saat ini progres fisiknya telah mencapai 3,6% dan pembebasan lahan telah mencapai 60,80 %. Sedangkan progres seksi lainnya yang dikerjakan oleh BUJT, yaitu seksi 2 (Muara jawa-Samboja), seksi 3 (mUara Jawa-Palaran) dan seksi 4 (Palaran-Samarinda) dengan total sepanjang 66,23 K, rata-rata progres lahannya adalah 81, 29 % dan progres fisik 1,89%.

Selain aspek konektivitas di Kaltim, kementrian PUPR juga melaksanakan program prioritas di bidang sumberdaya air untuk mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan dua bendungan yakni marangkayu dan teritip. Bendungan marangkayu kutai kartanegara yang ditargetkan rampung 2017 rencannya memiliki volume tampungan sebesar 12,37 juta m3 dengan luas genangan 455 hektar yang memiliki manfaat untuk irigasi aelua 4500 Ha, air baku 0,45 m3/detik, berpotensi sebagai pembangkit listrik dengan kapasitas 1,35 MW dan mereduksi banjir sebesar 0,73 m3/detik. Biaya konstruksinya berasal dari APBN 63,04 miliar yang digunakan untuk pekerjaan spillway dan APBD sebesar 288,75 miliar untuk pekerjaan tubuh bendungan. Sedangkan bendungan teritip yang juga rampung tahun 2017 menghabiskan dana mencapai 262 miliar dalam pembangunannya. Bendungan teritip berdaya tampung 2,43 juta m3 dengan luas genangan mencapai 94,80 H. Bendungan tersebut nantinya memiiki fungsi sebagai air baku sebanyak 260 liter/detik.

Disektor perumahan, pada tahun 2017 dianggarkan sebesar 54,83 miliar dengan peruntukan bagi program padat karya sebesar 46,25 miliar yang terdiri dari pemberdayaan rumah swadaya sebesar 37, 5 miliar mencakup 2500 unit rumah yang tersebar di 8 kabupaten, serta penyediaan rumah khusus sebanyak 50 unit di kota Bontang. Sedangkan untuk program reguler yaitu sebesar 8,58 miliar terdiri dari penyediaan rumah susun sebanya 230 unit dan pemeliharaan rumah susun di tiga lokasi di kota balikpapan. Di provinsi Kaltim, saat ini sebanyak 241.678 RT belum terlayani air minum, 157.987 RT miskn dan 176.778 RT belum terlayani sanitasi layak. Untuk mengatasi hal tersebut, kementrian PUPR juga mengalokasikan dana sebesar 249,54 miliar untuk sektor keciptakaryaan. Sedangkan program padat karya yang melibatkan masyarakat dilokasikan dana sebesar 7,14 miliar antara lain melalui pembinaan dan pengembangan kawasan permukiman di 145 kelurahan dengan pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman berupa sistem pengelolaan air limbah kepada 150 KK.

Dalam sebuah risalah diskusi “Identifikasi Permsalahan Pokok Dalam Pembangunan Kalimantan Timur” yang diprakarsai oleh Bank Indonesia dan Fakultas Perikanan Universitas Mulawarman mengundang berbagai pihak khususnya pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditemukan beberapa masalah yang menjadi persoalan diantaranya;

1. Kelemahan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menerapkan rencana strategis yang telah dirumuskan dalam RPJMD sebagai panduan pembangunan, menyebabkan eksekusi dan alokasi anggaran sering tidak konsisten sesuai dengan renstra yang telah ditetapkan, selain itu pemprov sebagai pemangku kebijakan pembangunan antar wilayah kab/kota kurang memperhatikan interkonektivitas antar daerah dalam mengekseskusi program sehingga kebijakan yang diambil sering tidak optimal untuk dilaksanakan, rendahnya pembangunan fasilitas infrastruktur publik.

2. Mis-manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah, hal ini terlihat dari prinsip “money follows function” seringkali diabaikan karena faktor ketidaktahuan dan kesenjangan, kemudian postur APBD yang dibuat lebih berpihak pada kepentingan penentu kebijakan daripada kepentingan masyarakat yang sesungguhnya sehingga menyebabkan alokasi anggaran sebagai stimulasi perputaran roda ekonomi untuk menciptakan modal (investasi) masa depan cenderung lemah.

3. Kelemahan birokrasi dalam mewujudkan clean and good governance, indikasi ini terlihat dari rendahnya tingkat transparansi dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program, rendahnya tingkat akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya publik, tidak efektifnya penilaian kinerja kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program, birokrasi pemerintah daerah belum berfungsi optimal sebagai organisasi pelayanan, lemahnya fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam pengawasan pembangunan.

4. Rendahnya kualitas SDM yang dimiliki. Banyak sekali ruang-ruang kerja yang tidak terisi karena ketidaksesuaian kompetensi atau keterbatasan kompetensi, seperti misalnya dalam pengelolaan blok mahakam dan penerimaan Pegawai Negeri Sipil. 5. Sinergi kebijakan pembangunan dan lingkungan hidup, tidak sedikit justru pembangunan yang dikerjakan justru menambah kerusakan lingkungan di sekitar daerah pembangunan.

Solusi islam adalah tawaran perjuangan KAMMI.
Kritik yang konstruktif akan melahirkan tawaran solusi yang jelas dan gamblang, untuk mengukur sejauh mana sebuah kritik menjangkau masalah justru ketika darinya lahir solusi yang aplikatif dan efektif.

Sebagai sebuah gerakan KAMMI harus hadir menjadi pihak yang memberikan dorongan kritis sekaligus solusi konkit nan cerdas. Menelaah, merekonstruksi, menghadirkan KAMMI sebagai organisasi yang semakin matang untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kemajuan bangsa ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori “Jika Amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Sahabat bertanya: bagaimana maksud amanah disia-siakan?, Nabi menjawab: Jika urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran”. Manusia hadir diatas muka bumi ini dengan amanah yang telah ditampukkan dipundaknya berupa kekhalifahan yang wajib membangun dan memelihara sesuai dengan aturan ALLAH.

Prinsip-prinsip islam harus dikedepankan, sehingga solusi yang tercipta bukan hanya berasal dari keterbatasan fikir manusia namun ada sudut pandang ilmu Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh pandangan manusia, tentu perbaikan menuju kesesuian islam dalam menata hiudp dan penghidupan makhluk menjadi arah perbaikan KAMMI.

Perbaikan adalah tradisi perjuangan KAMMI.
Mencermati berbagai kendala yang telah diidentifikasi selanjutnya adalah perumusan rekomendasi yang menjadi output diskusi yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dan FPIK Unmul ini, diantaranya; pelibatan berbagai pihak agar terbangun koordinasi, sinergisasi dan implementasi untuk menghasilkan output yang riil, kemudian penguatan peran stakeholders kaltim untuk mewujudkan clean and good governance, berikutnya adalah penguatan fungsi lembaga legislatif untuk meregulasi, mengawasi, dan menganggarkan yang kaitannya dengan sinergi rencana pembangunan yang telah dibuat oleh Bapedda Kaltim untuk mencegah bongkar pasang RPJP dan RPJM di Kaltim.         

Meninjau rangkuman identifikasi masalah pembangunan yang dilakukan, nyatanya masih terdapat relevansi yang sangat kuat dengan fakta-fakta kekinian terkait prestasi pembangunan infrastruktur1, demikian pula dengan rekomendasi yang telah disusun banyak relevansi terhadap kebutuhan kaltim hari ini. Tentu dalam momentum pilgub 2018 ini pembangunan infrastruktur menjadi daya tarik tersendiri mengingat evaluasi di atas hampir seluruhnya tentang pengelolaan dan manajemen yang ini berkaitan erat dengan siapa sosok pemimpin kaltim sebagai pihak yang paling berhak mengambil kebijakan pengelolaan dan manejemen. 

Kehadiran KAMMI jangka pendek dalam strategi taktis adalah mencerdaskan masyarakat tentang pentingnya memilih pemerintahan yang clean and good governance dan memperkuat aspek literasi yang disesuaikan dengan bidang disiplin keilmuannya, dan yang paling penting dari penguatan literasi ini adalah kesesuaian pengkajian dengan fakta aktual lapangan dari hulu hingga hilirnya sehingga ketepatan sasaran yang diinginkan bisa tercapai, seringkali kita terkendala akses informasi yang valid terhadap situasi yang sebenarnya sehingga arah literasi tidak tajam dan cenderung bias. Menempatkan masalah pada tempatnya menjadi penting untuk diberikan catatan. Output jangka pendek ini difokuskan pada terciptanya kesadaran masalah, pembuat masalah, dan pihak yang berwenang terhadap pembuat masalah.

Jangka panjang kehadiran KAMMI dalam unsur pembangunan infrastruktur haruslah hadir sebagai subyek pembangunan. Menghadirkan kader-kader KAMMI untuk mengeksekusi pembangunan infrastruktur, karena bagaimanapun persoalan pembangunan pada dasarnya adalah manusia sebagai subyek pembangunannya, maka dari itu untuk memutus mata rantai buruknya pembangunan infrastruktur ini haruslah dihadirkan subyek-subyek pembangunan infrastruktur. Agar tercipta subyek pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada penuntasan amanah maka format pembinaan kader KAMMI khususnya pada tahap pengkaryaan pasca kader aktif kedepan perlu dievaluasi sehingga ruang-ruang publik (privat sector, public sector, enterpreuner, dll) bisa terisi oleh pribadi dengan orientasi perbaikan kehidupan manusia.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bergabung