Melirik Peluang Akurasi Lembaga Survei di Pilgub Kaltim 2018

Membangun Mental Kesatria
June 25, 2018
Notulensi Diskusi Online “MemBOOMingkan Isu Via Media Sosial”
June 30, 2018

Oleh: Abdi Rahman, S.Pd.I., M.Pd.

(Sekretaris Jendral KAMMI Kaltimtara)

Perhelatan pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Kalimantan Timur 2018 hanya dalam hitungan beberapa jam lagi. Serangkaian kegiatan telah dilakukan oleh KPU Kaltim, termasuk pelaksanaan debat publik ke-3 (tiga) yang diadakan pada jum’at malam di gedung kesenian Balikpapan. Sesuai dengan tahapan pilkada yang berlangsung, masa kampanye dimulai pada 15 Februari 2018 sedangkan masa tenang dan pembersihan alat peraga telah dimulai pada 24 Juni 2018.

Fakta menarik tentang pilkada, penggunaan media sosial merupakan sarana yang paling efektif untuk mensosialisasikan visi misi beserta program kerja para kandidat pasangan calon, sehingga setiap timeline baik di akun facebook maupun instagram dan lainnya penuh dengan respon berupa dukungan dari tim sukses kampanye maupun masyarakat luas. Pasalnya, media sosial dinilai berpotensi besar dapat menggiring opini masyarakat. Namun selama proses pelaksanaan tersebut, pasangan calon harus memenuhi peraturan yang telah ditetapkan termasuk pada penggunaan media sosial yang didasarkan kepada ketentuan Pasal 47 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pada pasal selanjutnya, disebutkan bahwa tim kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.

Berbicara tentang penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye belakangan ini, sangat menarik. Selain sosialisasi tentang rangkaian kegiatan pasangan calon, timeline kita banyak dihiasi konten klaim kemenangan oleh masing-masing pendukung yang dirilis dari beberapa sumber lembaga survei pilkada. Hasil lembaga survei menjadi salah satu faktor bagi pendukung memiliki kepercayaan diri untuk semakin mengedepankan pilihan mereka. Dasar hukum penetapan lembaga survei dan pengawas tersebut adalah Ketentuan Pasal 47 PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal selanjutnya menyatakan bahwa Lembaga Pelaksana Survei/jajak pendapat wajib mendaftar pada KPU Provinsi dan dilakukan paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara.

KPU Provinsi Kaltim menyampaikan informasi, bahwa hanya terdapat lima lembaga survei dan satu lembaga pemantau yang resmi terdaftar dan legal sebagai lembaga survei untuk Pemilihan Gubernur Kaltim 2018. Lima lembaga survei tersebut, yakni Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Jaringan Isu Publik (JIP), Indikator, Median, Indo Barometer, serta ditambah pemantau pilgub kaltim yakni Lembaga Pemantau Pengawasan Pemilu dan Pilkada. (Sumber: http://kaltim.tribunnews.com/…/lembaga-strategi-indonesia-t….) Berdasarkan peraturan KPU tersebut dan melalui verifikasi sesuai mekanisme yang berlaku, secara otomatis hasil survei dengan melibatkan metode penghitungan tertentu dapat dipertanggungjawabkan hasil akurasi datanya oleh masing-masing lembaga. Namun perlu diingat, bahwa hasil survei bukan berarti hasil pemilu. Hasil resmi pemilu adalah sesuai dengan penghitungan resmi yang telah ditetapkan oleh KPU.

Berikut ini profil dari masing-masing lembaga survei yang diterdaftar di KPU Kaltim:

1. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)
Lembaga ini didirikan pada tahun 2011 oleh Saiful Mujani (Sebelumnya menjabat Executive Director di LSI (Lembaga Survei Indonesia)), seorang perintis studi politik dan kebijakan publik berbasis survei kualitatif. Dalam kurun dua tahun, SMRC telah melakukan tak kurang dari 270 survei opini publik, baik di tingkat nasional maupun lokal, melakukan hitung cepat (quick count) dan exit-poll. Konsistensinya dalam meneliti perkembangan politik dan proses demokrasi di tanah air sejak 1999 membuat analisis dan hasil risetnya diakui bahkan menjadi rujukan akademisi, politikus, dan media massa. Kurang lebih seribu penelitian pernah digarapnya dengan memegang teguh prinsip akademik dan bersandar pada kode etik survei opini publik.

2. Jaringan Isu Publik (JIP)
Tidak banyak informasi sepak terjang tentang Lembaga Survei Jaringan Isu Publik (JIP), namun setelah ditelusuri ternyata JIP merupakan salah satu jaringan lembaga LSI (Lingkar Survei Indonesia) Network yang dipimpin oleh Denny JA.

3. Median
Pendiri lembaga survei ini adalah Rico Marbun. Lembaga ini merupakan lembaga survei yang Akurat, Independen dan Akuntable. Akurat karena hasil surveinya berhasil menggambarkan realita sebenarnya. Independen karena secara konsisten melakukan publikasi apapun hasilnya, dan Akuntable karena prediksi-prediksi yang disampaikan didasarkan pada data dan fakta berdasarkan temuan pada hasil survei yang dilakukan. Berkaca pada perhitungan hasil survei pada pilgub DKI Tahun 2017 yang memenangkan Anies-Sandi, perbandingan antara perhitungan quick count dan real count hanya selisih angkanya saja dengan perbedaan angka yang sangat kecil. (Sumber: https://www.okenews.com/akurasi-survei-rico-marbun-median-…/)

4. Indo Barometer
Lembaga survey yang didirikan oleh Dr. Muhammad Qodari, S.Psi, MA. seorang pengamat dan peneliti politik nasional. Berbagai ulasan dan analisanya kerap menjadi rujukan media massa nasional, baik cetak maupun elektronik. Ia kini menjadi Direktur Eksekutif INDO BAROMETER (IB), salah satu lembaga riset independen, yang memotret perilaku sosial-politik masyarakat Indonesia secara berkala. Sebelumnya, ia sempat menjadi Wakil Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Juli 2005 – Oktober 2006, Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI), Juli 2003 – Juni 2005, Chief Editor, Majalah Kandidat, Campaign and Election Magazine, Agustus 2003 – Juni 2004, Peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), November 2002 – Juli 2003, Kolomnis dan Pengamat Politik sejak 1999 sekarang, dan Peneliti di Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Mei 1999 – September 2001. (Sumber: http://www.indobarometer.com/publish/?p=profil)

5. Indikator
Burhanuddin Muhtadi mendirikan dan menjabat Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia sejak tahun 2013. Selain aktif sebagai peneliti senior di Lembaga Survei Indonesia, saat ini ia juga aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Islam Negara untuk mata kuliah Sistem Politik di Indonesia dan di Universitas Paramadina untuk mata kuliah Pemilu dan Perilaku Pemilih. Ia memperoleh gelar Master of Arts (MA) dengan spesialisasi Politik Indonesia dari Australian National University (ANU) pada tahun 2008.
Indikator menerapkan prinsip probabilitas dalam penarikan sampel. Dalam pengambilan sampel, kami menggunakan teknik multistage random sampling. Dengan teknik tersebut dimungkinkan setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih atau tidak dipilih menjadi responden, sehingga pengukuran pendapat dapat dilakukan dengan hanya melibatkan sedikit responden. Meski tanpa melibatkan semua anggota populasi, hasil survei dapat digeneralisasikan sebagai representasi populasi. Diantara jaringan Indikator yaitu LSI, SMRC, JICA, Freedom Institute, PPIM, Asian Barometer. (Sumber: http://indikator.co.id/contents/tentang_indikator)

6. Lembaga Pemantau Pengawasan Pemilu dan Pilkada (LP4K)
LP4K merupakan salah satu Ormas/LSM yang ikut serta memantau pilkada di Kalimantan Timur dan diketuai oleh Sukri Ummi. LSM yang dijalankan tersebut beranggotakan tujuh orang dan sudah memiliki perwakilan di masing-masing daerah. Lembaga ini juga bekerjasama dengan pihak Bawaslu untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2018.

Itulah beberapa lembaga survei yang terdaftar di KPU Provinsi Kalimantan Timur. Menanggapi terkait maraknya klaim kemenangan oleh masing-masing pasangan calon yang beredar baik di media massa maupun media sosial, maka masyarakat perlu mencermati secara teliti tentang akurasi data dari setiap lembaga survei yang ada. Patokan utama adalah lembaga survei yang telah diakui dan terdaftar oleh KPU Provinsi. Hasil survei lembaga bukan merupakan satu-satunya faktor penentu hasil pemilu.

Klaim kemenangan setiap tim sukses yang beredar dipublik tentu dapat membingungkan, namun pilihan tetap akan kembali kepada masyarakat. Meskipun begitu, tidak ada salahnya menjadikan hasil survei sebagai rujukan bagi masyarakat untuk membantu membuat keputusan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur mendatang. Selanjutnya, tugas utama masyarakat adalah memastikan dan mengawal setiap kebijakan kepala daerah terpilih untuk berlangsungnya kesejahteraan bagi semua pihak.

Junjung tinggi demokrasi !

#AntiHoax
#AntiSara
#AntiPolitikUang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bergabung