BAHAS MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK, DEPARTEMEN KEPEREMPUANAN SAMBANGI ANGGOTA DPRD

Press Release KAMMI Kaltimtara Aksi Penolakan Kenaikan Harga BBM
July 6, 2018
KINI TAK LAGI DIBERI KEBEBASAN
July 12, 2018

Peraturan Daerah

            Melihat kondisi Kalimantan Timur, terlebih Kota Samarinda yang kita cintai, saat ini sedang mengalami berbagai macam persoalan sosial di dalamnya salah satunya kekerasan pada wanita dan anak. Maka dari itu KAMMI sebagai suatu lembaga masyarakat melalui Departemen Keperempuanannya, ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyadari hal ini dan bergerak bersama melakukan perubahan, salah satunya dengan turut serta dalam pembentukan peraturan daerah.

            Beberapa hal yang menjadi masukan bagi KAMMI ketika bersilaturahmi dengan salah satu tokoh DPD Samarinda, Dr. H. Nursobah, S.Kom., M.Kom, beliau menyaarankan bahwa peraturan  yang dibuat haruslah melindungi warga Kota Samarinda, jika yang diangakat terkait masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka harus memiliki data yang benar-benar rill tentang kondisi (masalah) yang terjadi di Samarinda tentang hal itu.

            Pembentukan Peraturan Daerah yang baik harus berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan diantaranya:

  1. Mempunyai tujuan yang jelas.
  2. Keorganisasian/kelembagaan pembentuk yang tepat / mempunyai kewenangan.
  3. Memperhatikan jenis materi tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
  4. Peraturan tersebut dapat dilaksanankan dalam masyarakat.
  5. Peraturan tersebut benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
  6. Memenuhi persyaratan teknis.
  7. Keterbukaan dalam proses pembentukannya.

       Kita sebagai masyarakat pun mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembuatannya. Selain itu beberapa hal yang perlu diperhatikan, terkait Peraturan Daerah :

  1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat
  2. Melindungi dan menghormati hak asasi manusia
  3. Mencerminkan sifat pluralistik dan menjaga kesatuan NKRI
  4. Memberikan keadilan bagi setiap warganegara

            Sedangkan dalam proses pembentukan peraturan daerah itu sendiri, dibagi menjadi beberapa tahap :

  1. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau lingkungan Proses yang termasuk penyusunan naskah inisiatif, naskah akademik, dan naskah rancangan Perda.
  2. Proses mendapatkan persetujuan yang merupakan pembahasan di DPRD.
  3. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

            Selain itu, KAMMI juga harus bersuara di media untuk memberikan tanggapannya terkait masalah yang terjadi. Membantu media untuk menggalakkan situs-situs tertentu yang dirasa meresahkan, bisa jadi dari Kominfo Samarinda memblokir situs-situs tertentu yang merusak moral anak.  Memang bukanlah sesuatu hal yang mudah (cepat) untuk merumuskan suatu peraturan tetapi walaupun prosesnya lama, tetap harus ada pengawalan sampai akhir untuk bisa menerbitkan perda tersebut. Selain itu, keluarga menjadi ‘pengingat’ dan ‘pagar’ utama untuk membantu anak-anak dalam proses belajarnya, maupun perkembangannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bergabung