KINI TAK LAGI DIBERI KEBEBASAN

BAHAS MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK, DEPARTEMEN KEPEREMPUANAN SAMBANGI ANGGOTA DPRD
July 12, 2018
Peran Perempuan di Era Teknologi Sebagai Kontribusi Abad 21 Untuk Mewujudkan Indonesia yang Madani
July 12, 2018

KINI TAK LAGI DIBERI KEBEBASAN !

OLEH : YULI WULANDARI

Apabila usul  sering ditolak tanpa ditimbang,
suara di bungkam, kritik di larang tanpa alasan,
dituduh subversif dan mengganggu keamanan,

Memvonis secara sadis, tanpa ampun dan belas kasih

Sadarkah kalian sudah menganggap kami sebagai sampah !
maka cuma ada satu kata untuk hal itu,

LAWAN !!!

 

Setiap warga negara diberi hak untuk bebas membentuk atau ikut serta dalam sebuah keanggotaan organisasi dalam wilayah Negara Republik Indonesia, hal itu bisa terjadi karena bangsa ini sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat bagi semua warga negaranya. Bahkan didalam regulasi di Negara inipun mengaturnya. Pada mulanya, prinsip kebebasan atau kemerdekaan berserikat ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945 (pra reformasi) yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Di tengah perkembangan demokrasi yang terus menuai pujian banyak kalangan, sinyalpemerintahsaatinibakalmembatasikebebasanberpendapatmulaimengemuka.Semua itu setidaknyadikuatkandenganadanyasejumlahkebijakanataupunpernyataan yang dinilaikontraproduktifdengannilai-nilaidemokrasi. Salah satu dibuktikan dengan langkah berani yang diambil oleh pemerintahan Jokowi  dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 sebagai pengganti UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) . Meski PERPPU ini menuai pro dan kontra, seharusnya pemerintah lebih konsentrasi mengenai permasalahan bangsa yang lebih genting semisal kasus korupsi KKN (Korupsi, Kolusi, dan nepotisme) yang semakin merajalela dan dianggap biasa karena terbiasa dengan kebiasaan buruk ini. Adanya segelintir ormas di Indonesia bukankah sebagai bukti bahwa masih ada masyarakat Indonesia yang kritis dan peduli dengan nasib bangsanya. Ditengah terjangan arus globalisasi, tak sedikit masyarakat Indonesia yang malah memilih bersikap tenang dan ego terhadap hidupnya sendiri tanpa sedikitpun terpikir untuk memikirkan orang lain apalagi bangsanya.

Selasamalam(18/Juli)Indonesia Lawyers Clubmembahasisuterbarusaatiniterkaitpembubaran salah satu ormas yang sudah 20 tahun diakui di Indonesia.Temanyaadalah, “PanasSetelah PERPPU Ormas”. Banyakargumentasiyang bisasayapelajaribaikdaritokoh yang pro ataupunkontraterhadaprencanapemerintahmenerbitkan PERPPU no 2 tahun 2017 ini. Banyak tokoh hebat yang dijadikan narasumber, bahkan juru bicara ormas yang sedang ketar ketir dengan nasib ormasnya pun sengaja dihadirkan. Sayatertujupada ‘siramanrohani’ yang diberikan oleh Rocky Gerung. Penulis akan sedikit menambahkan percakapan  Rocky Gerung. Ini adalahtranskrip ‘siramanrohani’ yang Rocky sampaikan di ILC beberapa waktu lalu. Inibukantranskriplengkap, namun kita semua tentubisamenontontayanganulangataumencarinya di Youtubeuntuk melengkapi jika ada redaksi yang kurang. “PERPPU inisemacam interplay antarakecemasandankedunguan, hasilnyaadalah PERPPU.Karenangapernahpersisdalilnyaapa. Sayakasihcontoh yang lebihformilsupayatidakdisebutsebagai hoax.Tadi, di Metro TV sayamendengarkalimatPresidenketikamenerangkanashbabunnuzuldari PERPPU ini, verbatimnyasayakutipkan, ‘PERPPU dimaksudkanterhadapmereka yang menyalahgunakankebebasan yang telahdiberikan’.Saya headline ituya, ‘kebebasan yang telahdiberikan’. Sayamauterangkan, bahwa, ucapanPresidenituakanberakibatpanjangkepadasistemkonstitusikita. Diamenyebutkebebasan yang telahdiberikan.Olehsiapa?Yaolehpemerintahkarena yang mengucapkanadalahpemerintah.Kebebasanitutidakpernahdiberikan, ituberdasarkanpada natural rights.Bahkankonstitusitidakmemberikankebebasan.Tugaspemerintahadalahmelindungikebebasan.Bukanmengambilulang.Karenahakitutidakdiberikanolehkonstitusi.Hakkitadatangdari natural rights.Yang ada di konstitusiadalahhak yang bisadipermainkansecarapolitis.Jadikalaukitaada di dalampermainanpolitik, seperti di dalam popular sovereignty, di situ bekerjahak-hakkebebasanpolitik.Tapibasisnyaadalah natural rights.Jadihakitutidakdiberikanolehpemerintah.”“Jadisebetulnyaseluruhisidari PERPPU itufilosofinyaadalahmengambilkembalikebebasan yang diberikanolehpemerintah, di situ salahkaprahluarbiasa.Inisoal fundamental bernegara.”

Seketika tersentak untuk beberapa detik ketika mendengarkan taujih dari bapak Rocky. Saya tidak bisa menyembunyikan kekaguman pada cara berpikir beliau. Kritiknya yang tajam seakan mampu meluapkan isi hati ratusan juta penduduk Indonesia. Saya yakin Narasumber lain yang hadir kala itu memiliki wawasan yang tak kalah luas  dari bapak Rocky, tapi saya merasa ada sesuatu yang natular tanpa sandiwara dan tanpa tendensi sedekitpun dari opini yang dikeluarkan oleh bapak Rocky. Meski diskusi ILC mengenai PERPPU yang mampu membuat saya susah tidur untuk beberapa malam, durasi tayangnya cukup lama, saya tak ada sedikitpun merasa bosan menyaksikannya.

Sudah sekian tahun setelah reformasi dikumandangkan, bangsa ini memberikan ruang kebebasan bagi siapapun yang ingin berpendapat dan memberiakan kritik. Namun ruang yang telah ada dahulu kini semakin dipersempit hanya karena alasan kegentingan memaksa yang  tak henti untuk digaungkan. Saya semakin merasa berada disebuah negeri dongeng yang kini  menjadi bagian dari rakyat jelata terasingkan. Bukankah kebebasan adalah suatu hak yang dimiliki manusia sejak lahir, tapi mengapa keadaan semakin memberikan gambaran bahwa hanya yang sejalan saja yang diakui identitasnya. Api unggun hanya bisa hidup jika kayu bakarnya saling bersilangan, kalau semua kayu bakarnya tegak lurus tentu api itu tak akan mampu berkobar. Sejak kecil saya diberitahu bahwa katanya bangsa ini menerapkan sistem demokrasi guna sebagai jalan untuk memberi ruang bagi semua warga negara untuk memiliki hak sama dalam memberikan pendapat. Namun, realita seakan menggambarkan sisi lain dari dongeng yang selama ini saya dengar. Akan tetapi, semua dongeng-dongeng itu hanyalah ilusi belaka yang mampu berkamuflase menjadi sebuah kebahagiaan semu. Kalau perbedaan adalah sebuah keniscayaan , namun mengapa keadaan sekarang terkesan pilih kasih bagi siapa yang berhak berkomentar. Yaa… kita ini apa dah ! Rakyat kecil yang akan terus dianggap kecil meski telah banyak menyumbangkan banyak hal untuk menunjukkan rasa cinta kepada bangsa ini.

            Pemerintah Indonesia seharusnya tidak melakukan tindakan yang terkesan mengekang rakyatnya sendiri. Pengekangan yang dilakukan ini hanya akan membuat situasi bangsa menjadi semakin rumit. Terjadinya aksi pembersihan yang berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak untuk berserikat dan kebebasan berekspresi berpeluang memperbesar ruang perselisihan ditengah masyarakat. Dikhawatirkan juga negara ini melakukan pengawasan secara berlebihan dan melanggar privasi dan norma hukum yang berlaku. Hal ini dimungkinkan dengan kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan anggota kepolisian di daerah-daerah untuk mengawasi aktivitas anggota dan simpatisan ormas yang akan dibubarkan. Semua itu membuka ruang untuk memperluas rasa tidak nyaman dan tidak peduli rakyat oleh pemerintah.

            Jika dahulu ketika Orde Baru berkuasa sangat beresiko bagi rakyat untuk memberikan kritik dan saran, akankah kita ingin kembali kepada masa lalu itu ? Tentu jawabannya adalah tidak akan mau. Bangsa ini telah tumbuh baik dengan melaksanakan sistem demokrasi pancasila guna memberikan ruang yang terbuka dan seluas-luasnya untuk membiarkan rakyatnya tumbuh dewasa.  Sikap kritis dan solutif harus terus dikembangkan bukan malah dikucilkan atau di diskriminasi. Siapapun yang memiliki ide, pendapat, saran dan kritik boleh bersuara. Negara ini tidak mengakui dan membenarkan ketidakadilan tumbuh dengan subur. Mempersempit ruang dan menghakimi bagi yang memberikan kritik, itu sama saja dengan berbuat tidak adil. Bukankah harusnya bangsa ini membiarkan rakyatnya untuk bersuara bukan malah mendidik rakyatnya untuk membiasakan budaya takut untuk berpendapat. Demokrasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah tetap harus dijaga meski kita harus mencari keseimbangan-keseimbangan guna mempertahankan komitmen bersama dalam membangun bangsa ini. Tak akan pernah sedikitpun kita biarkan siapapun untuk bersikap sewenang-wenang, jika hal itu terus terjadi dan semakin menjamur. Maka hanya ada satu kata untuk itu, LAWAN !!!

“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”

(Ir.Soekarno)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bergabung