Hukum Nusantara, Produk Gagal Move On

RAKORWIL KA KAMMI KALTIM 2019
January 27, 2019
Hiruk Pikuk RUU P-KS
February 3, 2019

Zina di Indonesia : Negara belum Move On dari Politik Hukum Belanda
Oleh :
Muhamad Faisal Wibawa (Sekretaris BPD PW Kaltim-Kaltara(

Asas konkordansi itu “hantu” yang menggentayangi kehidupan berhukum Indonesia. Saya sebut demikian karena ia pernah hidup, pernah ada. Sudah mati 70-an tahun lalu, tetapi ia gentayangan. Membuat gelisah. Pernah hidup, pernah ada. Setelah tahu berita VA yang viral karena prostitusi online itu, baru saya paham makna kalimat yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Dia berkata “’Pernah’. Kata yang paling sempurna. Ia melampaui ‘sudah’ dan menjadikannya ‘masih’.”. Pas sepertinya penggunaan kata-kata pernah hidup, pernah ada itu digunakan dalam memberikan gambaran terhadap asas konkordansi yang “masih” menggentayangi kehidupan berhukum di Indonesia kini. Well, terimakasih Presiden Akal Sehat.

Membahas Asas Konkordansi ini, lekat kaitannya dengan politik hukum. Karena politik hukum itulah penyebab adanya asas konkordansi. Politik hukum itu menjadi salah satu variabel bebas, adanya hukum positif negara yang malah mereduksi nilai-nilai dan tata norma yang hidup dalam bangsa Indonesia. Pengetahuan terhadap politik hukum ini penting, agar kita tidak hanya berkutat dan berdebat saja tentang pilihan kata dan bentuk kalimat yang ingin dimasukkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan, tetapi lebih dalam dan tinggi derajatnya, kita berbicara tentang hukum yang bercita rasa “Nusantara”. Tidak boleh ada politik hukum yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Hari ini, Indonesia memang merdeka. Tetapi politik hukum Belanda masih terasa. Wajar, karena beberapa peraturan perundang-undangan memang warisan Belanda. Hal itu membuat masalah, karena ada “hukum” tetapi tidak sesuai dengan karakater bangsa. Pengaturan terhadap prostitusi misalnya. “itu zina!” kata rakyat Indonesia. Tertolak, karena tidak sesuai dengan Pancasila. Padahal kaidahnya jelas, “Semua orang dilarang berhubungan seksual kecuali dengan pasangan sahnya”. Itu diakui di seluruh negeri, adat istiadat mengakui itu. Kaidah itu Living Law, tak melulu soal religi. Melanggar kaidah itu, sama saja dengan melanggar hukum. Hukum tidak hanya yang tertulis. Ada identitas bangsa pada kaidah tersebut. Tetapi karena tidak tertulis, jadi yang melanggar kaidah itu tidak dapat dipidana. Maklum, terbentur lagi asas legalitas, Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali. Malah seperti hidup di negeri orang lain daripada di negeri sendiri.

Terlanjur basah sudah memang Indonesia menerapkan hukum bekas Belanda. Setelah 70-an tahun merdeka, sisa-sisa penjajahan Belanda itu masih terasa. Itu semua karena politik hukum yang diterapkan Belanda pada saat menjajah, ketika masuk ke Indonesia. Bukannya tidak ada hukum di Indonesia ini, sahabat. Ada hukumnya. Namanya “hukum adat”. Pun demikian pula hukum Islam yang disematkan dalam hukum adat ini. Semua orang sebelum datangnya Belanda, diadili dengan mekanisme hukum adat. Akan tetapi, sesudah masuknya Belanda, diberlakukanlah pembagian hukum dan peradilan atas golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putera. Walaupun hukum adat tetap masih dipakai. Ada dualisme hukum. Hukum Belanda dan hukum adat di tanah nusantara. Setelah merdeka, bangsa kita mengadopsi dan menyeleksi hukum peninggalan Belanda. Membuang peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan karakter Bangsa. Itu Politik Hukum Bangsa Indonesia. Maka dibentuk lah LPHN waktu itu (BPHN sekarang) untuk membantu menyeleksi dan menyusun peraturan perundang-undangan yang bercita rasa “Nusantara”.

Tetapi, rasanya masih belum rampung tugas yang diemban BPHN saat ini dalam melakukan Pembinaan Hukum Nasional, untuk melanjutkan Politik Hukum para Founding Father kita. Kentara sekali ketika membahas soal zina (overspel). Dilematis memang. Hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan itu hanya dianggap zina, apabila dilakukan oleh mereka yang terikat status perkawinan. Suka sama suka dan belum menikah? Bukan zina, lihat pasal 284 KUHP. Berbeda sekali dengan kaidah yang ditaati selama ini. Kenapa? Karena yang membuat peraturan perundang-undangan bukan orang Indonesia yang menaati kaidah (dilarang melakukan hubungan seksual selain dari pasangan sahnya) itu sendiri. Tetapi, yang menjadikan seks sebagai hobi pribadi. See? Asas konkordansi itu “hantu”.
Sudah jelas padahal pesan dan peta politik hukum kedepan Indonesia. Bahwa hukum yang ada di Indonesia, haruslah dibuat dengan mengambil nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pedomannya jelas, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Orang Indonesia, buat hukum yang cocok untuk orang Indonesia. Tidak lain daripada itu. Jangan justru mengembangbiakkan “hantu” di Negeri sendiri. Zina tidak diberikan kepastian hukum. Wajar ada yang bergejolak, itu reaksi karena Ubi Societas Ibi Ius. BPHN harusnya jadi badan di bawah Komnas HAM yang dapat menyembuhkan hal ini. Karena dia lahir sebagai bagian dari “Politik Hukum Nusantara”. Bukan malah membuat Indonesia tidak dapat move on dari Politik Hukum Belanda. Harapan saya juga kedepan, bisa lantang dalam mengilegalkan LGBT. Agar jelas juga, HAM di Indonesia itu punya kulturnya sendiri. Tidak sama dengan negara-negara lain. Itu Politik Hukumnya.

Dengan mengetahui tentang Politik Hukum ini, kita akan lebih bisa melihat. Nyaris seperti melihat “hitam atau putih”, apakah hukum itu benar-benar pro rakyat atau tidak, atau justru malah hukum ingin menghidupkan kembali “hantu” masa lalu, menjadi alat pemuas nafsu. Saya pribadi berharap, semoga Indonesia tetap konsisten mempertahankan “Politik Hukum Nusantara”, agar bisa move on dari masa lalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bergabung