Hiruk Pikuk RUU P-KS

Hukum Nusantara, Produk Gagal Move On
January 30, 2019
Pro Kontra RUU P-KS
February 10, 2019

Oleh : Selvi Octaviana
(PENGURUS KAMMI UNMUL 2019)

Seiring dengan boomingnya kampanye Pilpres 2019, tak kalah menariknya juga dengan banyaknya kampanye dari aktivis feminis tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Sudah banyak kaum feminis yang mengkampanyekan tentang hal ini, tentu ini bukanlah hal yang baru di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat bahkan sejak 6 Juni 2016 silam, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama FPL telah menyerahkan RUU Penghapusan Kekerasan kepada pimpinan DPR. Kasus kekerasan seksual memang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga Negara bukan hanya kewajiban Komnas Perempuan saja. Pada tahun 2017 Komnas Perempuan telah menemukan 355.062 kasus kekerasan seksual, namun 50% berakhir dengan jalur nonhukum termasuk mengawinkan korban dengan pelaku. Hal ini menandakan perlunya hukum yang lebih lanjut untuk membicarakan tentang korban kekerasan seksual ini. Jika kita kembali melihat pengertian dari kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial budaya, dan/atau politik.

Jika kita menganalisis pengertian kekerasan seksual diatas banyak perdebatan dan argument yang akan muncul seperti halnya kekerasan seksual tersebut terjadi karena relasi kuasa dan relasi gender serta di garis bawahi oleh kata concent (persetujuan). Yang pertama menjadi permasalahan adalah istilah relasi kuasa, yang mana dapat di salah pahami sebagai “relasi suami istri” sehingga hal ini dapat memunculkan dinamika dalam kehidupan rumah tangga, salah satunya akan merusak konsep keluarga yang natural. Padahal di dalam Al Qur’an sudah di jelaskan
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿سورة البقرة : ٢٢٣﴾

Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. [Q.S. al-Baqarah: 223]

Yang kedua adalah kata concent (persetujuan), maka perkosaan dan aborsi yang telah melakukan persetujuan atau tanpa paksaan karena di landasi oleh rasa suka sama suka dan adanya persetujuan antara satu dengan lainnya, sehingga perilaku seksual yang selama ini dianggap menyimpang tersebut tidak dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual. Hal ini lah yang banyak di dukung oleh kaum feminis salah satunya mengeksploitasi kasus-kasus perkosaan yang ada untuk kepentingan kampanye ideologi mereka. Oleh karena itu istilah kekerasan seksual akan lebih tepat jika menggunakan istilah kejahatan seksual, Kata Kejahatan menggambarkan unsur kesalahan dan derajat tindak pidana yang lebih tegas dan lebih tinggi, istilah Kejahatan Seksual pun bukan hal yang baru bahkan telah di gunakan dalam UU Perlindungan Anak. Kata tersebut disusul dengan kata Penghapusan yang mana hal ini dapat kita sinkronkan dengan maraknya kasus kejahatan seksual yang terjadi di masyarakat belakangan ini sehingga menjadi “Penghapusan Kejahatan Seksual”. Jika kita melihat dari kata Penghapusan maka selayaknya RUU tersebut memikirkan pencegahan kejahatan seksual sebagai upaya untuk menghapus tindakan kejahatan seksual tersebut.

Kejahatan seksual biasanya terjadi karena mudahnya mengakses video pornografi, penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), mudahnya membeli minuman beralkohol dan atau minuman keras, serta banyaknya konten kekerasan (violence) dan tindak asocial melalui game online, film, TV, dan media lainnya. Sehingga RUU Penghapusan Kejahatan Seksual bukan hanya akan focus pada permasalahan kejahatan seksual seperti pemerkosaan, penyiksaan seksual, penyimpangan perilaku seksual, inses, pelibatan anak dalam tindakan seksual tetapi juga memikirkan bagaimana penghapusan kejahatan seksual tersebut melalui pencegahan yang menjadi pemicu kejahatan seksual tersebut.

Istilah Penghapusan Kejahatan Seksual juga disusul dengan istilah kejahatan kesusilaan yang mana kesusilaan bermakna apa yang baik dan buruk menurut norma di masyarakat, termasuk di dalamnya norma agama. Istilah “kesusilaan” dikenal dalam hukum pidana di Indonesia yang mana istilah tersebut mengakomodir nilai moral serta agama yang ada di masyarakat. Jelas ini menjadi penolakan bagi kaum feminis karena kita berangkat dari filosofi berbeda, konsep kekerasan seksual bukan berangkat dari baik atau buruk halal atau haramnya suatu perilaku seksual melaikan pada suka atau tidak sukanya seseorang melakukan perilaku tersebut atau biasa di sebut by concent. Pandangan tersebut sudah pasti di bingkai oleh istilah “My Body is Mine”, tubuhku adalah milikku, kebebasan perempuan hanya bisa di control oleh dirinya sendiri, itu yang katanya kebebasan sejati, padahal jika kita melihat kita adalah makhluk social yang hidup di lingkungan masyarakat yang memiliki nilai dan norma yang harus di patuhi. Selain itu juga kita adalah makhluk ciptaan Allah إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجِعُوْنَ “Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nya kita kembali. Dan di saat kita kembali semua akan di pertanggung-jawabkan, jika kita analogikan tubuh ini adalah milik Allah, kita meminjamnya selama kita hidup ketika Allah memintanya akan ada pertanggungjawaban terhadap tubuh ini “Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan,” (Qs. Yasin : 65). “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunjawabannya”. (QS. Al-Isra` : 36). Tentunya, mengenai RUU P-KS ini membutuhkan kajian yang lebih lanjut untuk memberi penjelasan kepada masyarakat tentang kesalahpahaman yang muncul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bergabung