Legal Opinion Pengelolaan Sampah di Samarinda

LEGAL OPINION

Kronologi Kasus

  1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2016 sampai dengan sekarang Kota Samarinda diresahkan dengan adanya tumpukan sampah yang terlihat di beberapa titik riskan, yaitu sampah meluber di 2 lokasi tempat pembuangan sementara (TPS) di Jalan Jelawat, 2 TPS di Jalan KH Wahid Hasyim, TPS di Jalan Sultan Alimudin hingga di kawasan pusat kota di Jalan Dr Soetomo, tidak hanya di TPS, sampah bekas pasar Ramadan di kawasan Jalan Kesuma Bangsa, yang merupakan kawasan pusat kota juga dipenuhi sampah berserakan. Padahal kantor pemerintahan banyak berdiri di kawasan ini dan menurut sumber media melalui merdeka.com serta prokal kaltim, sampah di kawasan Pasar Kedondong sengaja dibuat warga hingga menutupi jalan, akibatnya sampah yang menggunung di tengah jalan membuat warga tak bisa melintasi Jalan Kedondong dan harus berputar balik
  2. Bahwa diketahui tumpukan sampah terjadi akibat pekerja kebersihan mogok. Penyebabnya, uang lembur untuk mereka tak kunjung cair. Menurut statement Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Samarinda , Dadang Airlangga ketika dikonfirmasi pihak media prokal ,  menyampaikan sedang berupaya mengatasi tumpukan sampah dengan mencari tim di luar kebersihan yang bersedia membantu masalah ini.

Dasar Hukum

  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-undang No 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah
  3. Undang – undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  4. Perda Kota Samarinda No 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

ANALISIS

Subjek Hukum         

Pemkot Samarinda dalam hal ini Dinas Kebersihan dan  Pertamanan Samarinda

Objek Hukum                       

Warga Kota Samarinda

Kausalitas

A. Peristiwa Hukum

  1. Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 Ayat (1) bahwa , “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. “ jo Undang – undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 65 ayat (1) , bahwa , “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. “
  2. Bahwa tindakan pembiaran pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemkot dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Samarinda merupakan salah satu perbuatan yang melanggar kewenangan institusi pemerintahan yang sesuai dengan bunyi Perda Kota samarinda No 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah  Pasal 9, menjelaskan bahwa  “Pemerintah Daerah dalam menagani sampah dilakukan dengan cara
  • pemilahan;
  • pengumpulan;
  • pengangkutan;
  • pengolahan; dan
  • pemrosesan akhir sampah.”

      Jo Pasal 25  (1) , “Dinas berkewajiban memberikan pelayanan dibidang persampahan di Daerah.

      3. Bahwa alasan uang lembur untuk petugas kebersihan tak kunjung cair yang menjadi penyebab mogoknya      fungsi pengangkutan sampah merupakan cerminan kinerja yang tidak professional dan tidak berpegang teguh pada  asas Good Government (pemerintahan yang baik) di lingkungan pemerintahan Kota Samarinda.

      4. Bahwa perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

  • Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Undang-undang No 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah
  • Undang – undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  • Perda Kota Samarinda No 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

B. Akibat Hukum            

  1. Berdasarkan UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 40 (1), menjelaskan bahwa , “Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan  kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)“ jo Pasal 41 (1) , “Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat,gangguan keamanan, pencemaran lingkungan,dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
  2. Bahwa dalam hal ini pengelola sampah yang dimaksud adalah pemerintah Kota Samarinda yang membidangi pengelolaan sampah , yaitu Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Samarinda.
  3. Dalam Perda Kota Samarinda No 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah tidak mengatur sanksi terkait upaya pembiaran pemerintah Kota Samarinda yang membidangi pengelolaan sampah , yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Samarinda terkait tidak terlaksananya TUPOKSI dan kewenangan yang diatur dalam Perda Kota samarinda No 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah  Pasal 9, menjelaskan bahwa  “Pemerintah Daerah dalam menagani sampah dilakukan dengan cara :
  • pemilahan;
  • pengumpulan;
  • pengangkutan;
  • pengolahan; dan

pemrosesan akhir sampah.”

Jo Pasal 25  (1) , “Dinas berkewajiban memberikan pelayanan dibidang persampahan di Daerah.

4. Adanya upaya kekosongan hukum yang terjadi dalam Perda Kota Samarinda No 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, mengenai pengaturan sanksi bagi stakeholder yang tidak melakukan TUPOKSI dan kewenangannya yang bergerak di bidang pengelolaan sampah padahal dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan secara eksplisit mengenai sanksi pidana bagi pengelola sampah yang tidak melalakukan TUPOKSI maupun kewenangannya yang sudah diatur dalam undang-undang.

Kesimpulan

  1. Bahwa alasan uang lembur untuk petugas kebersihan tak kunjung cair yang menjadi penyebab mogoknya fungsi pengangkutan sampah merupakan cerminan kinerja yang tidak professional dan tidak berpegang teguh pada asas Good Government (pemerintahan yang baik) di lingkungan pemerintahan Kota Samarinda.
  2. Walikota Samarinda dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Samarinda harus segera melakukan upaya penindakan untuk pengelolaan sampah yang terjadi di Samarinda dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat tanpa ada gangguan sampah yang merajalela akibat transparansi anggaran yang tidak mencerminkan akuntabilitas publik.

by : Bidang Kebijakan Publik KAMMI Kaltim 2016

Jul 13, 2016 - Posted by kammi - No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *