[PERNYATAAN SIKAP KAMMI KALTIM-KALTARA] “UPAYA MENGHAMBAT KEBERANGKATAN PESERTA AKSI 212 DI DAERAH”

[PERNYATAAN SIKAP KAMMI KALTIM-KALTARA]
*”UPAYA MENGHAMBAT KEBERANGKATAN PESERTA AKSI 212 DI DAERAH”*

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Narasi kebangsaan dan kenegaraan Indonesia telah tuntas puluhan tahun silam. Pondasi kehidupan bernegara pun telah rampung berikut dengan musyawarah mufakat yang bersumber dari beragam ide dan gagasan dari pahlawan kemerdekaan.

Riak-riak kecil kini perlahan menjadi gelombang besar akibat sandiwara politik yang hadir tanpa logika dan nalar kebangsaan. Masih segar dalam ingatan bahwa Kapolri telah memberikan lampu hijau atas aksi yang sebenarnya telah dijamin oleh konstitusi Indonesia. Polri yang diwakili Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI telah memutuskan sejumlah kesepakatan dalam aksi bela Islam III pada 2 Desember ini.

Dilansir oleh detiknews.com, Polri sepakat membolehkan aksi bela islam III diselenggarakan dengan catatan perubahan lokasi aksi. Aksi tidak dilakukan di Jl. Protokol Sudirman-MH thamrin, tetapi diadakan di Monumen Nasional. Hal ini secara tidak langsung mengartikan kesetujuan polri dalam mengawal dan menjaga jalannya aksi serta menarik pernyataan pelarangan aksi. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa sikap Polri ini tidak bulat dan cenderung setengah hati. Masih banyak hambatan birokrasi dan cenderung represif terhadap warga negara yang ekspresif dan antusias dalam beropini.

Teranyar, KAMMI Kaltim-Kaltara mendapat kabar beberapa rekan diinterogasi oleh pihak kepolisian setempat akibat secara terang-terangan menyatakan kesediaan untuk ikut serta dalam aksi nasional 212. Hal ini dibuktikan dari laporan rekan-rekan yang berasal dari Balikpapan dan Berau mendapatkan perlakuan “aneh” dari kepolisian setempat. Sejumlah rekan mendapat perlakuan interogasi ketat hingga pembatalan pemberangkatan ke Jakarta. Tentunya ini menimbulkan kerugian baik dari segi materil maupun nonmateril pada pihak masyarakat yang terlibat.

Tentu menjadi sebuah tanda tanya besar bagi masyarakat, bukankah institusi kepolisian telah mendapatkan arahan bahwa keikutsertaan dalam aksi ini adalah hak warga negara dan negara wajib menjaminnya ? Lalu mengapa di lapangan fakta ini berbeda ? Ada apa ?

Berangkat dari kekhawatiran dan keprihatinan yang mendalam, maka KAMMI Kaltim-Kaltara merumuskan beberapa pernyataan sikap sebagai berikut :

1. Menuntut klarifikasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat Indonesia dari pimpinan aparat kepolisian setempat, perihal tidak selarasnya perintah Kapolri dan tindakan oknum kepolisian yang memicu keresahan di daerah.

2. Menuntut pihak kepolisian setempat untuk mengganti rugi materi seadil-adilnya kepada warga yang dirugikan dan berimbas pada batalnya keberangkatan akibat kelalaian birokrasi oleh oknum anggota kepolisian.

3. Menuntut Kapolri merealisasikan komitmennya untuk memberikan sanksi tegas terhadap oknum kepolisian yang terbukti menghalang-halangi keberangkatan peserta aksi dari daerah-daerah di seluruh Indonesia.

4. Menuntut Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bernegara di Republik Indonesia.

Pemuda tak bisa dibohongi apalagi dipaksa diam dalam rumah yang terkunci. Api kegelisahan itu sudah terlalu besar hingga akhirnya membakar retorika yang bersumber dari nurani. Saksikan bahwa pemuda masih menjadi nafas perbaikan bangsa. Mereka ada untuk Indonesiamu, Indonesiaku dan Indonesia kita.

Hidup Rakyat Indonesia !

Samarinda, 1 Desember 2016

Tertanda,
Ketua PW KAMMI Kaltim-Kaltara
Syamsul Alam, S.Pd

Regards,
PW KAMMI Kalimantan Timur Kalimantan Utara

?FB : Kammi Kalimantan Timur
?FP: KAMMI KALTIM
?Twitter: @Kammikaltim
?Web: Kammikaltim.com
?IG: Kammikaltim
? Youtube: KAMMI KALTIM

Dec 1, 2016 - Posted by kammi - No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *