RELEASE AKSI PENCERDASAN TOLAK RUU P-KS

RELEASE AKSI PENCERDASAN TOLAK RUU Pro Zina, Tolak RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual)

RUU P-KS adalah Rancangan Penghapusan Kekerasan Seksual, yang pada 19 Mei 2016  Badan Legislatif  DPR (Baleg) menerima naskah Akademik dan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang merupakan usulan anggota DPR (ditandatangani oleh 70 orang anggota legislatif, namun RUU ini dibuat oleh Komnas Perempuan. Dicanangkannya pengesahan RUU P-KS di tahun 2019 menimbulkan gejolak yang sangat besar dikalangan pemerhati perempuan dan anak. Bagaimana tidak, adanya RUU ini dinilai akan menjadi legalnya dan perzinahan tindakan – tindakan menyimpang seperti LGBT, aborsi dan sebagainya.

Dalam RUU ini juga berisikan tentang pelarangan atas kontrol seksual yang di anggap diskriminatif dengan beralasan moralitas dan agama. Dalam konteks moralitas, moralitas berperan sebagai pengatur dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar dapat dikategorikan sebagai manusia yang baik dan dapat menghindari perilaku yang buruk (Keraf, 1993 : 20). Jika seseorang berperilaku yang tidak sesuai dengan moralitas yang berlaku, maka ia dikatakan sebagai orang yang tidak bermoral. Moralitas diambil atas dasar aturan agama dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Lantas bagaimana seseorang bisa dinilai baik atau buruk kalau bukan mengacu pada moralitas?  Membuat aturan sendiri untuk diri sendiri, yakin aturan yang kita buat tidak membahayakan pihak manapun? Bukankah dalam tindakan yang kita perbuat ada hak orang lain di sana.

Alasan Mengapa RUU P-KS ini harus ditolak :

  1. Dalam bab 1 pasal 1 definisi Kekerasan Seksual yang ambigu. Definisi yang mereka (penumpang gelap) maksud adalah kekerasan jika ada paksaan kalau tidak ada paksaaan atau suka sama suka berarti tidak termasuk dalam pemaksaaan. Zina atas dasar suka sama suka tidak dipidanakan.
  2. Pasal 2 Asas RUU P-KS tidak berdasar asas pancasila. Asasnya langsung HAM. Padahal RUU yang dibuat harus sesuai dengan ideologi pancasila. RUU ini sangat bertentangan dengan sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
  3. Pemaksaaan Aborsi. Jika Aborsi yang tidak dipaksakan tidak akan dipidanakan
  4. Pemaksaaan pelacuran. Maksudnya kalau tidak ada paksaaan maka itu legal
  5. Perbudakan seksual. Contoh: istri yang mengabdi dalam rumah tangga melayani suami itu masuk ke dalam perbudakan seksual
  6. Kontrol tubuh, artinya segala bentuk pemaksaan seseorang kepada seorang perempuan untuk mengenakan identitas pakaian atau simbol – simbol tertentu. Siapakah yang berkepentingan mengharuskan perempuan untuk berpakaian/mengenakan simbol-simbol? Hanya umat islam yang mengatur berpakaian muslimah. Menurut Undang – undang ini pemaksaan ibu kepada anaknya untuk berpakaian muslimah maka termasuk pemaksaaan. Dan ini sangat bertentangan dengan norma agama.

Melihat hal tersebut, maka Mahasiswi dari berbagai lembaga eksternal dan internal kampus yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Samarinda melakukan aksi pencerdasan terkait penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di gor Sempaja di tengah keramaian masyarakat yang sedang berolahraga di jalan area stadion Sempaja Jalan Wahid Hasyim Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/2/2019). Aksi tersebut di inisiasi oleh para perempuan KAMMI bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait RUU P-KS yang didalamnya masih banyak permasalahannya sehingga kami resah ketika RUU P-KS ini disahkan karena berpotensi melegalkan LGBT, aborsi, dan perzinahan lainnya yang menyimpang dari norma dan agama dan tidak berdasarkan pada Ideologi Pancasila.

Aksi hari ini mendapat respon pofitif dari masyarakat serta memperoleh 181 tanda tangan sebagai bentuk penolakan masyarakat Samarinda baik yang berprofesi sebagai PNS, Swasta, Guru, IRT, mahasiswa dan siswa yang nantinya tanda tangan tersebut akan disampaikan ke DPRD dalam bentuk audiensi pada kegiatan aliansi perempuan samarinda selanjutnya.

Tidak hanya itu, Aliansi Perempuan Samarinda yang di motori oleh perempuan KAMMI akan terus melakukan pencerdasan dan pernyataan sikap serta solusi untuk RUU tersebut guna menyadarkan masyarakat bahwa RUU P-KS masih banyak permasalahan didalam pasal-pasalnya yang sangat mengkhawatirkan kita bersama ketika RUU P-KS ini sahkan dapat menimbulkan permasalahan baru bagi Indonesia sehingga RUU P-KS ini tidak fokus pada akar permasalahan yang terjadi. RUU P-KS bukan solusi untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Kami berharap pemerintah dapat mengatasi segala bentuk kejahatan seksual sampai ke akar – akarnya sehingga tidak membiarkan pintu perbuatan keji dari segi apapun dapat merusak tatanan sosial dan keluarga Indonesia.

Dengan kami Aliansi Perempuan Samarinda Menolak RUU PK-S. Hal ini sebagai bukti bahwa kami tidak ingin lebih banyak korban akibat perbuatan keji. RUU P-KS bukan solusi untuk melindungi perempuan justru akan menjerumuskan perempuan.  Mari selamatkan Perempuan Indonesia.. Hidup Perempuan Indonesia!!!

Tolak RUU Pro- Zina

Aliansi Perempuan Samarinda

#Tolak RUU P-KS

Feb 10, 2019 - Posted by kammi - No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *