“Audrey dan Restorative Justice dalam Bingkai Hukum Indonesia”

“Audrey dan Restorative Justice dalam Bingkai Hukum Indonesia”

Oleh :
Muhamad Faisal Wibawa
Staff BPD KAMMI KALTIM-TARA

Para Ikhwanul Netizen sekarang sedang geram dan gemes. Diramaikannya media sosial dengan hashtag #JusticeforAudrey . Siapa juga yang tidak geram dan gemes lihat seorang anak SMP yang menjadi korban tindak kekerasan beberapa anak SMA? Ikhwanul Netizen mungkin tidak akan terlalu terbakar jika laki-laki yang melakukannya. Sudah biasa. Namanya juga anak laki-laki. Tetapi karena seumur cabe-cabean yang melakukan, wajar saja lah Ikhwanul Netizen kemudian merasa kepedesan. Ditambah lagi dengan pemberitaan media sampai ada kekerasan pada area vital korban. Semakin panas lah. Walaupun akhirnya dikonfirmasi bahwa tidak benar seperti yang diberitakan media oleh pihak yang berwenang.

Sedari muncul berita kemarin sebenarnya saya sudah ingin menulis. Tetapi memantau saja dahulu. Gak pengen ikut kepedesan. Ingin melihat sejauh apa sebenarnya proses hukum tindak pidana anak ini berjalan. Cukup gercep juga Polisinya. Setelah ini, yang menarik diamati adalah proses penyelesaian tindak pidana ini. Terutama dalam proses diversinya, berhasil atau tidak. Dalam proses penyelesaian tindak pidana anak, dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikenal suatu proses yang namanya diversi. Diversi ini merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana diluar proses peradilan. Mediasinya lah sederhananya.

Paham saya, bahwa saat ini khalayak ramai sedang kepedesan karena kasus Audrey. Saya pun juga. Karena sebenarnya, bisa jadi kita adalah “Audrey” pula sebelumnya. Pernah juga mengalami bullying. Alhamdulillah tidak seviral Audrey. Sehingga batin kemudian merasa terpanggil untuk dapat berkontribusi aktif mengawal kasus Audrey walau hanya sebatas hashtag. Well, hashtag pun punya power kan?. Itu sudah cukup membantu membuka mata publik terhadap kasusnya Audrey. Semua Ikhwanul Netizen sekarang sedang berharap bahwa Audrey mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya, juga pelaku dibalas setimpal dengan perbuatannya. Nah, harapan Ikhwanul Netizen ini yang gurih untuk ditanggapi sebenarnya dari sisi hukum dan Restorative Justice dalam bingkai hukum Indonesia.

Dalam hal menghukum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak, Indonesia tidak menyamaratakan. Berbeda cara perlakuannya. Sebabnya adalah, Politik Hukum Indonesia ini cukup condong kepada Politik Hukum Responsif jika dilihat dari sudut pandang teori politik hukumnya The Phillip Brother’s. Oleh karena itu ada Diversi sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana anak. Yang menjadi dasar filosofi penerepan Diversi adalah konsep Restorative Justice.

Bangsa Indonesia, memiliki nilai luhur yang bernama musyawarah mufakat yang terkristalisasi dalam sila ke-4 Pancasila sebagai core phillosophy kehidupan berhukum dan bernegara. Kultur budaya yang ramah, sopan, penuh tenggang rasa, melahirkan sebuah proses penyelesaian masalah yang tidak mengutamakan pada “sisi pembalasan” atau revenge. Tetapi yang dijunjung tinggi adalah keadilan komunal , dimana setiap pihak yang berkonflik merasa puas, tidak ada yang dirugikan. Demikianlah sebenarnya cikal bakal dapat diimplementasikan pemikiran Restorative Justice sebuah konsep keadilan yang memulihkan keadaan seperti sedia kala, tidak mesti memprioritaskan pada pembasalan, dalam sistem peradilan di Indonesia.

Salah satu praktek implementasi Restorative Justice kita temukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, dengan mengenal suatu langkah penyelesaian yang bernama Diversi. Dalam diversi ini, para pihak yakni korban, pelaku, elemen lembaga masyarakat dan Kepolisian duduk bersama untuk menyelesaikan proses ini secara “kekeluargaan”. Dalam sudut pandang akademisi hukum pidana, hal ini sangat-sangat linier karena pidana sendiri sebenarnya adalah Ultimum Remedium atau upaya terakhir. Jika ada upaya yang lebih baik,dan bisa diprioritaskan, maka utamakan lah hal itu dahulu, baru pidananya. Anak merupakan aset bangsa yang berharga, maka apabila anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana, Negara memiliki kewajiban untuk memprioritaskan tujuan Negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, daripada menjatuhkan pidana kepadanya.

Hanya saja sebenarnya, dalam implementasi Restorative Justice memang belum sempurna prakteknya. Terutama dari sisi kepentingan korban. (Walaupun saya pribadi juga berpandangan, bahwa pelaku yang menganiaya Audrey juga merupakan korban dari lingkungan dan kurang pengawasan orang tua, dari sudut pandang Victimologi , mungkin saya akan menulisnya lagi lain kali). Baik tercapai Diversi ataupun tidak, tidak memberikan kepastian apakah korban justru terjamin kepentingannya dikemudian hari setelah selesai proses peradilan. Damai secara “kekeluargaan” seolah mudah begitu saja dapat menghilangkan penderitaan jasmani dan rohani korban, apalagi Undang-undang mengisyaratkan bisa pula diselesaikan dengan restitusi atau ganti rugi. Seolah semuanya juga bisa selesai dengan materi. Solusi tidak linier dengan substansi. Pusing pala Barbie wahai Negeri. Apalagi peradilan kita yang kental bertipe Retributive Justice yang lebih menekankan pada masa lalu (hal ini yang sering menyebabkan abainya kepentingan korban, karena setelah selesai proses peradilan, selesai begitu saja), sisi pembalasan, siapa yang bersalah, dan hukuman pidana apa yang diberikan. Lagi pula, peran Negara terlalu kental dengan segala alat penegak hukumnya.

Masyarakat, termasuk mahasiswa kurang diberi ruang untuk dapat turut memberikan solusi. Padahal penegakkan hukum juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Ide-ide segar yang dapat mewakili kepuasan terhadap proses peradilan itu letaknya di rakyat, tidak hanya oleh negara dengan segala alat penegak hukumnya. Negara harus menampung itu. Karena tak diakomodir jualah alhasil menjadi Ikhwanul Netizen yang akan terus memperlakukan pelaku di media sosial secara kejam (meskipun pelaku juga masih dibawah umur). Ataupun keresahan yang dilampiaskan melalui gelombang masa sehingga jadi upaya mengawal proses peradilan yang sebenarnya sudah ketemu upaya preventifnya. Konsep Restorative Justice membuat masyarakat juga mampu memantau kepentingan korban dikemudian hari. Dan memproteksi agar kejadian tak mengenakan serupa terjadi dilingkungannya.

Pandangan Ikhwanul Netizen terhadap pelaku dari sudut pandang Restorative Justice ini pun sebenarnya harus diluruskan pula. Kepedesan ya tidak apa-apa. Sama, saya juga. Tetapi, dari sudut pandang Restorative Justice ini, bukan hanya korban, tetapi juga pelaku sama-sama anak dibawah umur yang seperti saya sebut diawal kemungkinan juga adalah korban tanpa kita sadari. Tugas kita sebagai masyarakat yang baik dan Ikhwanul Netizen yang baik dalam kehidupan nyata kita adalah, melindungi keluarga kita dari pengaruh buruk sehingga kejadian seperti yang dialami oleh Audrey ini tidak terulang kembali. Intinya, cukup dua hal. Restorative Justice ingin mengingatkan kepada kita bahwa keadilan dan perdamaian adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan/tekanan. Semoga tidak ada Audrey yang lainnya.

#JusticeforAudrey

From Your Lawyal Brother,
Muhamad Faisal Wibawa

Apr 20, 2019 - Posted by kammi - No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *