Tolak RUU P-KS, KAMMI KALTIMTARA Lalukan Aksi Progresif

Aksi progresif yang ke-4 kalinya dilakukan oleh PW Kammi Kaltimtara bersama Pusdima Unmul, PD Kammi Samarinda, PD Kammi Balikpapan, Kammi Komsat Unmul, Kammi Samarinda Seberang, FSLDK Kaltimtara, dan Yayasan Ashohibul Qur’an. Aksi ini berlangsung dengan damai dalam menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia yang dilaksanakan pada Minggu, 21 Juli 2019 dimulai dari pukul 06.30-08.30 WITA di Jalan Wahid Hasyim Sempaja Utara, tepatnya di GOR Sempaja Samarinda Kaltim.

Aksi bertujuan untuk menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dengan cara mencerdaskan masyarakat Samarinda dan menyerap aspirasi melalu tanda tangan petisi di spanduk yang dibentangkan. Pada kali ini, 26 aktivis yang ikut menjadi inisiator di parlemen jalanan untuk menolak secara totalitas sebagai bentuk aspiratif rakyat Indonesia.

Bukan sekedar dialektika, aliansi/ormas gerakan yang tergabung untuk meyakinkan masyarakat dengan data kajian yang komprehensif sehingga meruncingkan ketajaman tuntutan, yang sebagai mana bukti pada respon masyarakat yakni bahwa “masyarakat banyak yang belum mengetahui RUU P-KS, setelah dijelaskan kemudian memberikan dukungan petisi penolakan dan terhitung ada lebih dari 125 tanda tangan dari masyarakat Samarinda menolak disahkannya RUU P-KS”.

Hal ini didukung dengan analisis secara mendalam yang menyatakan bahwa RUU P-KS bukanlah solusi tapi sebuah masalah besar yang akan menjadi regulasi yang sarat dengan penyalahgunaan. Salah satu argumentatif yang rasional dimata hukum bahwa RUU P-KS kontradiksi dengan kearifan lokal indonesia dan definisi kekerasan seksual terlalu bias. Tidak mengatur larangan zina, aborsi dan pelacuran sehingga berpotensi memberikan pandangan yang tanpa batas dalam hal seksualitas.

Perjuangan aliansi/ormas gerakan ini tidak akan berakhir dengan parlemen jalanan saja, gerakan ini akan menyampaikan secara langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda. Ini sebagai bentuk langkah konstruktif dalam menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia, terkhususnya masyarakat Indonesia. Agar aspirasi ini bisa disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia supaya menolak Undang-Undang tersebut.

Respon masyarakat Samarinda merupakan indikasi bahwa rakyat Indonesia masih sebagian besar masih belum memahami tujuan adanya RUU P-KS. Baru secara skala masyarakat kota, bagaimana dengan masyarakat yang ada di pelosok desa yang tidak mengetahui hal ini. Dengan ketimpangan hal-hal di atas, mengajak rakyat Indonesia untuk sadar menolak secara tegas RUU P-KS karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, gerakan ini juga menghimbau masyarakat untuk mendukung secara langsung untuk hadir aksi maupun tidak langsung minimal mendukung gerakan social media, sehingga masyarakat Indonesia akan cerdas dan akan menciptakan gelombang besar dalam aksi selanjutnya.

Jul 26, 2019 - Posted by kammi - No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *