Audiensi Tolak RUU P-KS

[Press Release Audiensi Tolak RUU P-KS bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim]

Hidup Mahasiswa!

Hidup Rakyat Indonesia!

Hidup Generasi Indonesia!

Selasa 30 Juli 2019

Pemuda dan ibu-ibu yang tergabung ke dalam Gerakan Peduli Generasi Indonesia (GPGI) melaksanakan audiensi bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur terkait penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Sekitar pukul 10.45 WITA rombongan massa GPGI di sambut oleh pegawai Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim dan aparat Kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Rombongan GPGI yang di perbolehkan masuk ke ruang rapat berjumlah 15 orang dan massa yang lain menunggu di luar ruang rapat serta audiensi di laksanakan secara tertutup.

Dari pihak Komisi IV  DPRD KALTIM hanya di hadiri oleh Wakil Ketua Komisi IV, Bapak Nixon Butar Butar. Pertemuan pun bertujuan sebagai sarana bertukar fikiran bahwa RUU P-KS yang akan disahkan ini masih memiliki beberapa hal yang bermasalah.

Audiensi dibuka oleh Prasetya Agusti selaku Ketua GPGI menyatakan bahwa “kami hadir, ingin menyuarakan bentuk aspirasi kami menolak RUU P-KS karena masih terdapat frasa yang multitafsir dan keambiguan didalamnnya. Sehingga dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi negeri ini.”

Perwakilan GPGI yang memberikan pemaparan selanjutnya yaitu Maya Rahmanah selaku Kadept. Pemberdayaan Perempuan KAMMI Kaltimtara dan Yuli Wulandari sebagai Ketua KPIS Samarinda.

Keduanya menjelaskan bahwa terdapat permasalahan yang ada di dalam RUU ini, sehingga menyarankan agar jangan terburu-buru dulu untuk disahkan. Maya menyampaikan “Frasa paksaan yang tidak menjangkau kejahatan seksual.

Kenapa tidak ada larangan aborsi, pelacuran, dan perzinaan dalam RUU ini? Jika sudah di atur dengan UU lain apakah tidak bersinggungan? Padahal sudah banyak UU yang melindungi perempuan dan anak untuk menghukum pelaku kejahatan seksual. Sehingga lemahnya penegakan hukum harus diperbaiki agar tidak muncul ketidakadilan karena masyarakat belum mengetahui payung hukum yang ada. Sehingga RUU P-KS ini bukanlah solusi. Maka layak untuk di tolak. Bukan berarti kita tidak peduli korban, justru ini akan berbahaya bagi generasi Indonesia kedepan. Jangan sampai adanya RUU ini mengakibatkan over kriminalisasi dan membuka gerbang perzinaan yang tidak di akomodir didalamnya” ungkap maya.

Yuli Wulandari pun menyampaikan, “jika RUU P-KS disahkan (Naudzubillah), maka wajah Indonesia yang identik dengan kearifan lokalnya, budaya sopan santunnya, budaya ketimurannya tidak akan bisa bertahan lama dan justru semakin memudar, jika konsep liberal (kebebasan) terus digaungkan dan dikampanyekan pada bangsa yang kita cintai ini, yaitu Indonesia kami tegas menolak RUU P-KS” tegas Yuli.

Pada sesi dialog, Muhammad Akbar menanyakan  tentang “kejelasan terkait sikap DPRD Provinsi Kaltim dalam memproses aspirasi penolakan RUU ini”. Di sisi hukum, Ahmad Imam menegaskan keresahannya tentang RUU ini yang masih tersimpan masalah di dalam beberapa unsur filosofinya, “jika asas dan tujuannya tidak sesuai dengan pandangan masyarakat mayoritas Indonesia dan bertentangan dengan pancasila sudah seharusnya tertolak dan tidak dilanjutkan”

Ibu Rohana perwakilan dari Salimah Samarinda menyampaikan, “saya seorang ibu, memiliki anak perempuan (sambil mengelus kepala anak yang berdiri disebelahnya) merasa keberatan jika RUU ini sampai di sahkan.”

Denny Prayogo selaku Ketua Umum KAMMI Kaltimtara menyampaikan “masih ada masalah dalam RUU P-KS ini jangan sampai disahkan, jika tetap di sahkan maka GPGI akan terus berjuang dan membuat gelombang masa lebih besar lagi demi menyelamatkan dari kemungkinan buruk yang akan menimpa generasi negeri ini”

Perwakilan Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, Bapak Nixon Butar Butar menjawab “Saya mengapresiasi dan menerima aspirasi ini yang kemudian akan di rapatkan dalam internal Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim untuk pengambilan keputusan secara kolektif”, ujarnya.

Pukul 12.55 WITA, audiensi di akhiri dengan penyampaian penutup oleh saudara Prasetya Agusti selaku Ketua GPGI dan dilanjutkan dengan penyerahan kajian penolakan RUU P-KS oleh ketua GPGI kepada Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang di terima oleh Wakil Ketua Komisi.

Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: Lawan!

#BerantasKejahatanSeksual

#LawanKejahatanSeksual

#TolakRUUP-KS

Salam,

Gerakan Peduli Generasi Indonesiadi

Aug 4, 2019 - Posted by kammi - No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *