Pandangan Hukum : “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tidak sesuai dengan nilai-nilai moralitas, ambigu, membuat sistem peradilan hukum pidana yang keliru dan menyuburkan prilaku penyimpangan seksual (perzinahan, LGBT, pelacuran, seks bebas dan lain sebagainya)”

Ditulis oleh: Indramayu, S.H.
Dipublikasi: 18 Juli 2020.

  1. Beranjak dari butir 1 Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, nilai-nilai keagamaan harus melekat dan menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta masyarakat dan pribadi yang bermoral dengan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, pembuatan peraturan perundang-undangan (termasuk Undang-undang) harus dimaknai sebagai upaya untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta kehidupan yang bermoral, terlebih lagi di Indonesia yang memiliki budaya untuk memegang nilai-nilai moralitas.
  2. Pembuatan hukum terkait seksualitas dapat dibuat karena kebutuhan masyarakat sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU PUU). Oleh karena itu, kita harus melihat permasalahan masyarakat secara komprehensif. Permasalahan seksualitas yang sedang terjadi saat ini bukan hanya tentang kekerasan seksual yang didasari paksaan dari pelaku (pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, dan lain sebagainya), namun Penyimpangan Seksual yang bahkan saat ini berkembang pesat (LGBT, perzinahan, aborsi, dan lain sebagainya). Permasalahan seksual ini jangan dipandang secara parsial untuk mencapai tujuan tertentu.
  3. RUU PKS pertama kali diusulkan oleh Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnasper) dengan dalih bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat dan memandang dari perspektif perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Meninjau dari kasus kekerasan seksual yang ada, dengan hanya memandang perempuan sebagai korban tidaklah tepat, mengingat kekerasan seksual tidak hanya perempuan saja yang dapat menjadi korban namun laki-laki juga berpotensi menjadi korban. Komnasper sebagai inisiator dan Peningkatan jumlah korban kekerasan seksual sebagai alasan dibuatnya RUU PKS, akan berujung pada bagaimana mencapai kepentingan emosional sebagai Concern dari Lembaga tersebut (Komnasper), sehingga tidak lagi melihat kepada kebutuhan masyarakat terhadap undang-undang. Oleh karena itu, ini berdampak pada landasan filosofi pembentukan RUU PKS ini yakni bukan lagi berdasarkan asas Pancasila melainkan berdasarkan feminist legal theory.
  4. Dalam membuat UU, diwajibkan memenuhi asas-asas pembentukan UU yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PUU, salah satunya adalah asas kejelasan umum. Itu artinya bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
  5. Tindak pidana yang diatur dalam RUU PKS hanya kejahatan seksual yang dilakukan secara paksaan, sedangkan penyimpangan seksual dan tindakan seksual yang didasari suka-sama suka tidak diatur, penggunaan rumusan pasal dalam RUU PKS bersifat ambigu dan bahkan secara tidak langsung melegitimasi (membenarkan) tindakan penyimpangan seksual. Dengan demikian, rumusan dalam RUU PKS yang multitafsir tidak sesuai dengan asas kejelasan umum dalam membentuk peraturan perundang-undangan.
  6. Ketidakjelasan rumusan dalam RUU PKS akan berdampak pada penegakan hukumnya itu sendiri dan berpotensi menimbulkan masalah lain yang sangat besar dan bertentangan dengan moralitas, seperti memberikan ruang dan menyuburkan pada prilaku penyimpangan seksual (LGBT, seks bebas, pelacuran dan lain sebagainya) yang nyata-nyata ini bertentangan dengan nilai-nilai moralitas di masyarakat. (rincian pasal yang ambigu ada di bawah ini)
  7. Selain multitafsir, materi muatan RUU PKS juga berusaha membuat sebuah sistem peradilan tersendiri yang mengada-ngada dan menciderai prinsip penegakan hukum pidana itu sendiri, seperti pengaturan Saksi yang mengatur bahwa seseorang yang hanya karena mendengar cerita dari korban dapat menjadi Saksi, hanya dengan keterangan seorang korban diserta satu alat bukti maka dapat menyatakan terdakwa bersalah, dan pengaturan keliru lainnya. (rincian pasal yang keliru ada di bawah ini).
  8. Kemudian, RUU PKS juga menciderai integritas kelembagaan penegak hukum, seperti pengaturan terkait kewajiban (mendikte) dan disertai larangan bagi Penyidik, Jaksa, dan Hakim dalam hal menangani kasus, bahkan mengkriminalisasi penegak hukum jika tidak melakukannya. Ketentuan ini dapat menciderai Penyidik, Jaksa, dan Hakim secara kelembagaan mengingat Kepolisian, Kejaksaan, dan Kekuasaan Kehakiman memiliki independensi, integritas, kode etik dan dewan pengawas dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (rincian pasal yang keliru ada di bawah ini)
  9. Berikut ini daftar rumusan RUU PKS yang multitafsir dan keliru (bermasalah).

 

a. Judul RUU: Kekerasan Seksual.

      • Kekerasan dalam hukum pidana merupakan salah satu unsur pembentuk dan penyerta suatu kejahatan. (perampokan dengan kekerasan, pembunuhan dengan kekerasan).
      • Terminology “Kekerasan seksual” terlalu sempit untuk memaknai permasalahan seksualitas di Indonesia. “Kekerasan seksual” hanya bagian kecil dari lingkup permasalahan seksualitas di Indonesia.
      • Pembuat RUU ini hanya mengambil bagian kecil permasalah seksualitas yang hanya menguntungkan bagi mereka saja.
      • Hendaknya menggunakan terminology lain agar lebih komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan seksualitas di Indonesia.
      • Dalam hukum pidana, delik yang dikenal untuk menamakan suatu tindak pidana adalah terminologi “Kejahatan/Crime” dari pada “kekerasan”. Seperti halnya dalam KUHP.
      • Oleh karena itu, terminology “Kejahatan” lebih tepat digunakan daripada “kekerasan” sebagai istilah perujuk/pokok dalam suatu tindak pidana.

 

b. Pasal 1 angka 1: frasa “Perbuatan lainnya…”, “hasrat seksual seseorang”, “tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas” dan “relasi kuasa dan/atau relasi gender”.

      • frasa “dan/atau perbuatan lainnya” adalah sangat multi tafsir, sehingga pertanyaan besar muncul bahwa perbuatan lain apa yang dimaksud dalam pemaknaan frasa tersebut?
      • klausul ini dapat memberikan perluasan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Kekerasan Seksual dan bisa saja dijadikan senjata untuk mengkriminalisasi seseorang.
      • Frasa “hasrat seksual seseorang”. Hasrat seksual seperti apa yang menjadi objek kekerasan seksual?
      • Hasrat seksual bersifat luas karena semua orang memiliki hasrat seksual. Klausul hasrat seksual ini juga melegitimasi hasrat seksual yang dimiliki oleh kaum dengan orientasi seksual menyimpang (LGBTQ+) dan kelainan seksual.
      • Frasa “tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas”, menandakan bahwa Perbuatan seksual yang tidak dikehendaki dalam RUU ini adalah tindak pidana yang dilakukan atas dasar paksaan. Lalu bagaimana yg dilakukan by consent (seperti pelacuran, perzinahan, dll)? Secara tidak langsung RUU ini menghendaki perbuatan tersebut.
      • Penyebab utama seseorang melakukan kejahatan seksual adalah hilangnya moralitas pada orang tersebut, bukan karena adanya relasi kuasa. Seseorang tidak akan melakukan kejahatan seksual apabila orang tersebut bermoral sekalipun orang tersebut memiliki relasi kuasa kepada orang lain, sehingga tidak tepat, jika relasi kuasa dan/atau relasi gender dijadikan alasan seseorang melakukan suatu tindak pidana.

 

c. Pasal 1 angka 6: tentang definisi Saksi.

      • Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa orang yang hanya mendengar keterangan dari korban (tidak mengalami, melihat dan mendengar sendiri) bisa jadi Saksi.
      • Yang menjadi Saksi dalam penegakan hukum Pidana yang selama ini berlaku seperti yang diatur dalam KUHAP adalah harus orang yang mengalami, melihat dan/atau mendengar sendiri.
      • Pengaturan ini dengan jelas dapat mengakibatkan pembuktian oleh Saksi nanti bersifat Subjektif.
      • Kualifikasi Saksi yang selama ini sakral diubah begitu saja melalui RUU PKS untuk menangani kasus kekerasan seksual.

 

d. Pasal 11: Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual.

      • Jenis tindak pidana yang masuk dalam ruang lingkup di RUU PKS adalah tindakan seksual atas dasar paksaan saja (pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan penyiksaan seksual), sedangkan Penyimpangan seksual yang selama ini meresahkan masyarakat tidak dianggap sebagai tindak pidana di RUU PKS.
      • Memaknai permasalahan seksualitas yang hanya berpacu pada perilaku yang dilandasi “Pemaksaan” adalah sangat keliru. Perumusan tindak pidana dalam RUU ini mengabaikan persoalan inti seksualitas dalam masyarakat, yaitu: perzinaan, penyimpangan seksual, industri gelap, perusakan keluarga, hilangnya moral dan tuntunan agama bagi pribadi-pribadi, dan lain sebagainya.
      • Hal ini menyempitkan perumusan masalahnya hanya pada “kekerasan seksual”. Penyempitan itu mengandung makna bahwa hal-hal buruk terkait seksualitas masyarakat yang tidak berwujud “paksaan” akan diabaikan.
      • Rumusan ini secara tidak langsung membolehkan prilaku penyimpangan seksual diluar pemaksaan seperti seks bebas, LGBT, aborsi, pelacuran dan lain sebagainya.

 

e. Pasal 12: Unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual.

      • Delik tindak pidana pelecehan seksual ini tidak jelas dan multi tafsir.
      • Contoh: jika ada orang tua menasehati anaknya berhubungan dengan bagian tubuhnya dan terkait hasrat seksual secara non fisik, missal dengan perkataan “Kamu itu laki-laki, alat kelaminmu itu ** (alat kelamin laki2), kamu gak boleh jadi seorang Homoseks, kamu gak boleh pake pakaian seperti wanita kaya gini, pake wig rambut panjang, BH, kamu itu GK punya payudara seperti perempuan, bla bla bla…” dan kemudian anaknya merasa terintimidasi, terhina, direndahkan dan/atau dipermalukan. Hal ini tentu memenuhi semua unsur Pelecehan seksual Pasal 12, yakni:
      1. Kekerasan seksual yang dilakukan secara Fisik atau Non-fisik (Non Fisik)
      2. Kepada orang lain (anaknya)
      3. Yang berhubungan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual (rambut, payudara, homoseks)
      4. Sehingga mengakibatkan org lain terintimidasi, terhina, direndahkan, dipermalukan (anaknya merasa terintimidasi, terhina, direndahkan, dipermalukan).
      • Frase “hasrat seksual” bermakna abstrak dan berpotensi untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual, karena menganggap prilakunya tersebut adalah hasrat seksual.

f. Pasal 16: Unsur-unsur tindak pidana perkosaan

      • Rumusan pasal ini tidak menyebutkan dalam hubungan suatu perkawinan, sehingga berpotensi mengkriminalisasi hubungan seksual dalam pernikahan.
      • Rumusan pasal perkosaan dalam KUHP lebih jelas daripada rumusan pasal perkosaan di RUU PKS.

g. Pasal 40: syarat Pendamping yang harus memiliki pengetahuan tentang gender dan diutamakan Perempuan.

      • konsep gender di Indonesia masih abstrak, konsep gender yang bagaimana yang akan dijadikan ukuran seseorang memahami konsep gender. Konsep kesetaraan gender saja masih abstrak, satu sisi berpendapat laki-laki vs perempuan disamaratakan, disisi lain berbeda dalam konteks tertentu, dan pandangan lainnya.
      • Pengutamaan Pendamping yang harus perempuan adalah tidak berdasar. Pelaksanaan tugas pendamping bukan berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan pada kualifikasi sebagai Pendamping.
      • Pengutamaan berjenis kelamin perempuan ini tidak terukur. Sebatas apa pengutamaan ini? Apakah selama ada perempuan, maka perempuan? Bagaimana jika ada laki-laki yang lebih berkompeten? Akankah dikesampingkan? Ada laki-laki kompeten dan perempuan tidak kompeten, masih haruskan perempuan? Lalu bagaimana jika korbannya laki-laki, haruskah pendampingnya perempuan?
      • Hendaknya selama memenuhi kualifikasi sebagai pendamping, maka dapat menjadi Pendamping. Kegiatan pendampingan dan penegakan hukum harusnya tidak bergantung pada apa jenis kelaminnya.
      • Pengutamaan jenis kelamin perempuan sebagai pendamping bahkan berpotensi menggunakan “Perasaan” daripada peraturan yang berlaku.

h. Pasal 43 ayat 3: penyidik, penuntut umum dan hakim diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.

      • Pengutamaan Penyidik, penuntut umum dan hakim yang berjenis sama dengan korban adalah tidak berdasar. Pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum bukan berdasarkan pada kesamaan jenis kelamin dengan korban, melainkan pada hukum (peraturan perundangan-undangan yang berlaku). Penegakan hukum harusnya tidak terpengaruh terhadap kesamaan jenis kelamin antara penegak hukum dengan korban.
      • Secara kelembagaan Kekuasaan Kehakiman, hakim yang akan mengadili suatu kasus tentu adalah hakim yang memiliki kualifikasi terhadap penanganan kasus tersebut. Pengaturan ini seolah-olah meragukan integritas hakim yang memiliki jenis kelamin berbeda dengan korban dalam menangani kasus tersebut.
      • Pengutamaan ini akan berpotensi menggunakan “Perasaan” dalam menegakan hukum daripada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Pasal 44: dokumen sebagai alat bukti dalam kasus kekerasan seksual.

      • Dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
      • Alat bukti dalam hukum pidana akan dijadikan alat untuk mencari kebenaran, sehingga harus berhati-hati dalam menentukan suatu hal menjadi Alat bukti.
      • Pasal 44 RUU PKS menambahkan alat bukti selain alat bukti yang diatur di dalam KUHAP yakni:
      1. surat keterangan psikolog dan/atau psikiater;
      2. rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik;
      3. rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan;
      4. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
      5. dokumen; dan
      6. hasil pemeriksaan rekening bank.
      • Dokumen sebagai alat bukti dalam pasal ini tidak jelas. Meskipun dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan “dokumen” adalah setiap data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna dan sebagainya.

      • Jika dilihat dari penjelasan pasal diatas. makna “dokumen” dalam Pasal 44 masih bersifat abstrak.
      • Apakah dokumen yang berbentuk curhatan korban atau orang lain juga dapat dikatakan dokumen? Secara penjelasan pasal diatas, dokumen curhatan tersebut masuk dalam pengertian dokumen.
      • Jika dokumen yang tidak bersifat otentik (seperti buku curhatan, tulisan yang dibuat secara subjektif dan lain sebagainya) dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, maka hal tersebut adalah sebuah hal yang ironi, pasalnya semudah itukah alat buktinya (mengingat di pasal 45 ayat 1 disebutkan bahwa keterangan seorang korban yang disertai satu alat bukti lainnya bisa sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah).

j. Pasal 45: terdakwa dinyatakan bersalah cukup dengan keterangan seorang korban dan disertai satu alat bukti.

      • Pengaturan terkait pembuktian dalam hukum pidana selama ini berpacu pada KUHAP, selah satunya dalam pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

      • Dengan demikian, Atas dasar keadilan, untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak itu tidak mudah dan harus berdasarkan fakta-fakta yang akurat yang terungkap. Hakim harus benar-benar yakin melalui fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang ada bahwa terdakwa bersalah atau tidak.
      • Sedangkan Pasal 45 ayat (1) RUU PKS mengatur bahwa keterangan seorang Korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya.
      • Nampaknya RUU PKS menginginkan pembuktian yang semudah-mudahnya untuk menghukum orang seberat-beratnya. Tidak adil, jikalau keterangan seorang terdakwa disertai satu alat bukti saja dapat menyatakan terdakwa bersalah. Terlebih ketentuan alat bukti dalam pasal 44 ayat (2) yang mudah, bahkan bisa hanya dengan sebuah dokumen yang tidak otentik dan bersifat subjektif.

 

k. Pasal 56: penerimaan pelaporan dilakukan oleh penyidik yang bertugas melaksanakan pelayanan khusus bagi perempuan dan anak.

Ketentuan ini tidak jelas, terutama bagaimana jika korbannya laki-laki dan bukan anak karena laki-laki juga berpotensi menjadi korban. Siapakah yang akan menerima pelaporan tersebut? Apakah dibedakan?

l. Pasal 68: Korban dapat tidak hadir dipersidangan karena kegoncangan jiwa atau atas alasan lainnya, Penuntut Umum wajib mengajukan persidangan tanpa kehadiran Korban atau melakukan persidangan jarak jauh dengan melalui teleconference dan/atau menggunakan keterangan Korban dalam bentuk rekaman audio visual.

      • Frasa “alasan lainnya” pada pasal ini ambigu. Tidak ada batasan alasan lainnya yang dibenarkan, Bagaimana jika dengan alasan malas? Dengan alasan sibuk? Dan lain sebagainya.
      • Rumusan ini bisa menjadi alasan pembenar atas ketidakhadiran korban.
      • Dalam persidangan, hakim dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari korban, pelaku maupun saksi. Bagaimana hakim dapat memperdalam informasi jika hanya dapat keterangan korban hanya dari rekaman audio visual.

m. Pasal 58-78: mengatur terkait kewajiban-kewajiban penegak hukum yang tidak relevan.

      • Isi pasal 58-78 mengatur terkait kewajiban-kewajiban penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menjalankan tugasnya menangani perkara kekerasan seksual. Pengaturan ini mendikte Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya, seperti penyidik, penuntut umum dan hakim diwajibkan untuk mengidentifikasi kebutuhan korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan, kemudian diwajibkan untuk berkordinasi dengan PPT terkait kesiapan korban, Penuntut umum diwajibkan menyediakan fasilitas atau layanan transportasi, akomodasi, konsumsi untuk korban, keluarga korban dan saksi serta pengaturan lainnya. Selain itu, RUU PKS juga mengatur bahwa Aparat Penegak Hukum dilarang untuk melakukan suatu hal dalam proses peradilan. Bahkan, hakim didikte dalam membuat putusan seperti halnya diatur dalam Pasal 78.
      • Rumusan pasal-pasal ini secara tidak langsung meragukan integritas dan bahkan mendikte Aparat Penegak Hukum secara berlebihan, padahak Penegak Hukum memiliki independensi dan integritas dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

n. Pasal 108 dan Pasal 115: Pemidanaan Percobaan Perkosaan lebih berat daripada Perkosaan.

      • Pasal 108, pidana maksimal untuk pelaku Perkosaan adalah 12 tahun, sedangkan Pasal 115 mengatur bahwa pidana maksimal untuk Percobaan Perkosaan adalah 15 tahun.
      • Pemidanaan ini tentu keliru, karena menempatkan pidana percobaan lebih berat daripada tindak pidana itu sendiri.

 

o. Pasal 140-145: kriminalisasi Aparat Penegak Hukum (Penyidik, Jaksa, dan hakim).

      • Pasal 140-145 mengatur tentang tindak pidana kelalaian tidak melaksanakan kewajiban.
      • Dalam pasal-pasal ini, Penyidik, Jaksa dan/atau Hakim dapat dipidana karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur di pasal 58-78 yang terlalu berlebihan. Pengaturan ini merupakan suatu kekeliruan dan mengintervensi kelembagaan kekuasaan kehakiman.
      • Penyidik, Jaksa dan Hakim adalah pejabat yang memiliki integritas secara kelembagaan dan memiliki kode etik masing-masing, sehingga tidak patut untuk dikriminalisasi dalam menjalankan tugasnya oleh pengaturan ini dalam RUU PKS.
      • Kriminalisasi ini menciderai integritas kelembagaan Penyidik, Jaksa dan Hakim selaku Aparat Penegak Hukum.

Maklumat Aspirasi LKHK terkait Keterbukaan Informasi Publik

  1. Penyelenggaraan negara bukanlah dimiliki oleh pejabat pemerintahan saja melainkan perlu dimiliki seluruh rakyat Indonesia.
  2. LKHK mengapresiasi sistem informasi yang disediakan lembaga negara seluruhnya yang telah memberikan penjaminan atas keterbukaan informasi publik sehingga memungkinkan pencermatan, pengkajian dan penyampaian aspirasi publik yang berkemajuan.
  3. LKHK mengecam segala bentuk pembatasan atas akses informasi yang berintegritas, terbaru dan lengkap yang menghalangi upaya pencerdasan dan partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan.

Download Dokumen : LKHK_RUU P-KS

Jul 22, 2020 - Posted by kammi - No Comments
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Wilayah Kaltim Kaltara 2019-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *