Pandangan Hukum : “Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Mengabaikan Konteks Persoalan Seksualitas Masyarakat dan Menghalangi Penegakan Hukum atas Kejahatan Seksual”

Ditulis oleh: Mira Fajri, SH, CLA

Dipublikasi: 21 Juli 2020

“A sense of justice consists of thoughts and feelings about what is fair and unfair and what people deserve from and owe others (rights and duties).” Dennis L. Krebs (The Evolution of a Sense of Justice, on Evolutionary Forensic Psychology: Darwinian Foundations of Crime and Law, Oxford Scholarship Online:2010.)

1. Saat ini Indonesia telah memiliki beberapa undang-undang yang mengatur tentang seksualitas masyarakat, setidak-tidaknya sebagai berikut:

    • Sebagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
    • Sebagian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
    • Sebagian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
    • Sebagian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
    • Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
    • Sebagian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
    • Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
    • Sebagian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Namun, hanya sebagian kecil dari undang-undang tersebut yang memuat ketentuan pidana dan pemidanaan yang terkait seksualitas. Jenis-jenis tindak pidana yang sudah di-identifikasi oleh undang-undang sebagaimana di atas antara lain:

    • Perzinaan bagi orang yang terikat perkawinan
    • Perkosaan
    • Pencabulan
    • Pencabulan kepada Anak
    • Pencabulan sebagai sumber penghasilan
    • Eksploitasi seksual
    • Eksploitasi seksual kepada Anak
    • Pornografi
    • Aborsi
    • Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

3. Sehingga terdapat banyak kejahatan seksual yang dipandang perlu dipidana menurut rasa keadilan masyarakat namun belum dimuat dalam undang-undang antara lain:

    • Seks bebas
    • Pelacuran
    • Penyimpangan seks
    • Kampanye penyimpangan seks
    • Kampanye seks bebas
    • Sewa-menyewa organ reproduksi
    • Pelecehan Seksual
    • Pemaksaan Aborsi
    • Pemaksaan Kontrasepsi
    • Penyiksaan seksual
    • Perkawinan berdasar kontrak

4. Gagasan dan upaya untuk menyempurnakan kekosongan hukum pidana tersebut pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan dimuat dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, yakni meliputi delik perzinaan bagi orang yang belum menikah, penyimpangan seks sesama jenis dan perkosaan sesama jenis.

5. Terhadap upaya sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas, Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa:

Bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas bukanlah berarti Mahkamah menolak gagasan “pembaruan” para Pemohon sebagaimana tercermin dalam dalil-dalil permohonannya. Bukan pula berarti Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum pidana yang ada dalam KUHP, khususnya yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo, sudah lengkap. Mahkamah hanya menyatakan bahwa norma pasal-pasal dalam KUHP yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945.

———————

6. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut “RUU P-KS”)(sebagaimana diakses melalui http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf) diusung oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (selanjutnya disebut “Komnas Perempuan”) berdasarkan pengkajian atas jenis-jenis kekerasan seksual yang dimulai sejak tahun 2010.

7. Dalam gagasan permulaannya, salah satu hal pokok yang dipandang perlu diatur agar hukum berdampak pada perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual adalah perubahan cara pandang, pola pikir dan perilaku negara dan masyarakat terhadap kekerasan seksual sebagai tindak kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, bukan sebagai tindak kesusilaan. Hal tersebut selanjutnya tercermin dari salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RUU P-KS, yaitu Teori Hukum Berperspektif Perempuan sebagai salah satu derivat dari Teori Hukum Kritis yang salah satu pusat perhatiannya yaitu pada pertanyaan, “Bagaimana hukum bisa digunakan untuk transformasi mengubah status kaum perempuan dengan mengubah hukum dan cara pandang terhadap isu gender menjadi lebih adil dan berimbang?” (Kekhususan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, hal 1),(Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017, hal. xiv, hal 11)

8. Kekerasan Seksual yang dimaksud di dalam RUU P-KS merupakan salah satu bentuk dari kekerasan berbasis gender yang memandang bahwa akar persoalan kekerasan seksual adalah ketidakadilan gender yang dibakukan melalui sistem politik, agama, sosial, ekonomi, dan hukum. Oleh karenanya, pemidanaan di dalam RUU P-KS juga diharapkan dapat menyentuh upaya untuk mengubah cara berpikir dan pandangan yang selama ini masih sangat menyudutkan perempuan. (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017, hal. 11-12, 84, 118)

9. Dengan demikian, RUU P-KS disusun dengan memuat kerangka normatif Kekerasan Seksual sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang dibedakan dari kerangka normatif tindak kejahatan terhadap kesusilaan.

10. Hal ini tidak tepat karena di dalam Pasal 28 J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur bahwa:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

11. Nilai kesusilaan yang melekat pada pertimbangan moral, agama, keamanan dan ketertiban umum merupakan butir-butir yang mendasari pembatasan hak dan kebebasan yang berkesesuaian dengan konsepsi kemanusiaan pada Sila Kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

12. Nilai kesusilaan adalah nilai yang sangat penting dalam substansi hukum Indonesia.

13. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”)(sebagaimana diakses melalui https://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c7b80e19969e/parent/lt4c7b7fd88a8c3) mengklasifikasikan tindak pidana perkosaan dan pencabulan di dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPer”)(sebagaimana diakses melalui https://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5243d51900ee3/parent/17229) menempatkan kesusilaan sebagai kualifikasi sebab halal dalam syarat sahnya perjanjian yang maknanya tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(sebagaimana diakses melalui http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/196.pdf) mengatur bahwa Kesusilaan merupakan salah satu dasar pembatalan perundang-undangan bersamaan dengan ketertiban umum dan isi peraturan yang lebih tinggi. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(sebagaimana diakses melalui http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/196.pdf) juga mengatur bahwa Kesusilaan merupakan salah satu dasar berlakunya perjanjian kerja, bersamaan dengan perundang-undangan dan ketertiban umum.

14. Di luar dari hukum yang tertulis, kesusilaan adalah norma kemasyarakatan yang berfungsi sebagai hukum yang hidup terus-menerus karena menyangkut nilai nurani.

15. Oleh karenanya, hukum pidana yang memuat unsur-unsur kesalahan atas suatu perbuatan hukum haruslah berlandaskan pandangan pembatasan hak dan kebebasan tersebut.

16. Pandangan atas adanya ketidakadilan gender dan cara pandang terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Naskah Akademik RUU P-KS tidak dapat semata-mata dijadikan dasar politik hukum pidana kecuali setelah diketahui kesesuaiannya dengan moral, agama, keamanan dan ketertiban umum.

———————

17. Selanjutnya, RUU P-KS merumuskan bahwa:

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

18. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana kekerasan seksual dapat dibagi atas lima bagian. Bagian pertama yakni jenis-jenis perbuatan yang ruang lingkupnya: merendahkan, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya. Bagian kedua yakni objek perbuatannya yaitu tubuh, hasrat seksual dan/atau fungsi reproduksi. Bagian ketiga yakni cara perbuatan tersebut dilakukan terhadap salah satu atau lebih dari objeknya yaitu: secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Bagian keempat yaitu penyebab dari terjadinya perbuatan terhadap objek dengan cara yang di atas, yaitu: ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender. Bagian kelima yaitu kualifikasi akibat dan akibat yang dimungkinkan.

19. RUU P-KS tidak memuat penjelasan tentang definisi Kekerasan Seksual. Sehingga tidak terdapat konsepsi yang baku terutama dalam merujuk makna yang bersifat luas, antara lain: hasrat seksual, persetujuan dalam keadaan bebas, ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender.

20. Selanjutnya diketahui bahwa cara perumusan tindak pidana setidaknya dapat dibagi menjadi dua yaitu: tindak pidana materil dan tindak pidana formal. Tindak pidana materil dapat dipandang sebagai perumusan tindak pidana yang berpokok pada akibat suatu perbuatan pidana. Sementara itu, pidana formal dapat dipandang sebagai perumusan tindak pidana yang berpokok pada wujud suatu perbuatan pidana.

21. Dalam pengkajian yang demikian, rumusan Kekerasan Seksual yang memuat pokok akibat perbuatan pidana dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana materil. Namun, sebagian besar kategori “akibat” dari Kekerasan Seksual tidak terhubung secara langsung dengan aspek seksualitas seseorang. Selain itu, dalam tindak pidana materil, “kemungkinan atas adanya akibat” dari tindak pidana tidak sesuai dengan kebutuhan pembuktikan atas telah terpenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana.

22. Dapat disimpulkan bahwa Kekerasan Seksual sebagai suatu tindak pidana materil menempatkan beban pembuktian yang berat atas wujud perbuatan pidana tersebut. Namun, pengkategorian terhadap wujud perbuatan dimaksud juga tidak mengandung kepastian hukum karena dapat diperluas berdasarkan frase “perbuatan lainnya”.

23. Ketidakpastian hukum tersebut juga merujuk pada frase “hasrat seksual” sebagai suatu objek yang dilindungi dalam konsepsi kekerasan seksual namun memiliki bentuk yang subjektif yang terhubung dengan Korban.

24. Bagian ketiga merupakan satu-satunya unsur subjektif tindak pidana Kekerasan Seksual sekaligus satu-satunya unsur tanpa alternatif. Namun, unsur subjektif tersebut juga melekat pada akibat yang diderita oleh Korban, yaitu: tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas.

25. Selanjutnya relasi kuasa dan/atau relasi gender adalah unsur yang memerlukan pembuktian yang rumit. Hal ini disebabkan oleh tidak dapat dibatasinya makna relasi kuasa dan relasi gender pada penafsiran kedudukan sosial yang konkret. Sebab, apabila dibatasi, akan tidak sesuai dengan penalaran hukum yang terkait unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu: kemampuan bertanggungjawab, sifat kesalahan, dan tiadanya alasan pemaaf.

26. Hal ini tentu tidak tepat, sebab tindak pidana harus berpokok pada kejelasan rumusan agar tidak diperluas dan menjamin kepastian hukum.

———————

27. Penalaran akan kekerasan seksual sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya dirancang sebagai materi pendidikan yang merupakan taraf pencegahan dalam RUU P-KS.

28. Hal tersebut tentu tidak tepat karena merupakan perumusan dan pemahaman keliru yang mengabaikan kesusilaan sehingga tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

———————

29. Penalaran bahwa tidak seluruh kekerasan seksual dapat memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif sebagai tindak pidana(Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017, hal.95) merupakan penalaran yang benar yang memberi petunjuk bahwa unsur “kekerasan” yang dimuat dalam frase “secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas” bukanlah inti dari telah terpenuhinya unsur melawan hukum bagi seksualitas masyarakat.

30. Wujud melawan hukum yang dapat dijadikan inti dari aspek seksualitas masyarakat adalah nilai kesusilaan. Dapat dipandang bahwa hilangnya rasa kesusilaan adalah inti dari terjadinya tindak pidana yang terkait seksualitas.

31. Oleh karenanya, sistem hukum pidana memandang kekerasan atau unsur paksaan sebagai unsur penyerta kejahatan/tindak pidana.

32. Salah satu contoh penggunaan “kekerasan” sebagai unsur penyerta tindak pidana dapat ditemukan di dalam hukum pidana terorisme. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang(sebagaimana diakses melalui http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1712.pdf) merumuskan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

33. Terorisme sebagai tindak pidana materil berpokok pada timbulnya salah satu unsur akibat perbuatan terorisme yang disertai terpenuhi unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi, sekalipun kekerasan dan ancaman kekerasan merupakan unsur penting dari terorisme, namun sebagai tindak pidana materil, kekerasan bukanlah inti dari kesalahan tindak pidana terorisme.

———————

34. Pembahasan mengenai Kekerasan menjadi sentral sebab seluruh delik yang dimuat dalam RUU P-KS menyertakan frase “Kekerasan Seksual” sebelum perumusan tindak pidananya.

35. Pengidentifikasian “kekerasan” sebagai inti dari terpenuhinya tindak pidana terkait seksualitas masyarakat pada kelanjutannya membuat RUU P-KS mengabaikan jenis-jenis tindak pidana yang tidak mengandung “kekerasan” namun mencederai nilai kesusilaan. Pada kelanjutannya pengabaian ini membuat RUU P-KS berpotensi untuk menghalangi penegakan hukum atas kejahatan seksual.

———————

36. Pelecehan Seksual di dalam Pasal 12 RUU P-KS dirumuskan sebagai:

    • Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.
    • Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah delik aduan, kecuali jika dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas.

37. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 12 RUU P-KS disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan ”tindakan fisik” antara lain sentuhan, colekan, serangan atau cara-cara lain yang mengenai alat kelamin, atau anggota tubuh yang berhubungan dengan seksual dan seksualitas seseorang termasuk dada, payudara, pantat, dan rambut.

Yang dimaksud dengan tindakan non fisik meliputi namun tidak terbatas pada:

    • siulan, kedipan mata;
    • gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau mempermainkan alat kelamin;
    • ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan melakukan hubungan seksual;
    • mempertunjukkan materi-materi pornografi; dan
    • memfoto secara diam-diam dan atau mengintip seseorang.

Bentuk ancaman dapat dilakukan secara verbal dan non verbal, secara langsung atau tidak langsung, atau melalui isyarat tertentu.

38. Adanya frase “termasuk namun tidak terbatas” pada penjelasan Pasal 12 RUU P-KS di atas menyebabkan unsur “terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan” menjadikan pelecehan seksual sebagai tindak pidana materil yang berpokok pada akibat subjektif.

39. Dengan demikian, delik Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam RUU P-KS dapat dimungkinkan untuk melindungi hasrat seksual atau perbuatan seksual yang tidak dibenarkan oleh kesusilaan masyarakat.

40. Perkosaan di dalam Pasal 16 RUU P-KS dirumuskan sebagai:

Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

41. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 16 RUU P-KS disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan “pemaksaan hubungan seksual” adalah upaya memaksakan hubungan seksual tanpa persetujuan Korban atau bertentangan dengan kehendak Korban.

Yang dimaksud dengan “hubungan seksual” adalah berbagai cara untuk melakukan hubungan seksual yang tidak terbatas pada penetrasi penis ke vagina atau ke dalam bagian tubuh yang berfungsi untuk mendapatkan keturunan, namun termasuk memasukkan alat kelamin, anggota tubuh selain alat kelamin atau benda lain ke dalam vagina atau dubur atau mulut, dan atau menggesek-gesekkan alat kelamin ke bagian tubuh. Keluarnya air mani tidak menjadi syarat dalam aturan pasal ini, namun dapat sebagai penguat terjadinya hubungan seksual.

Yang dimaksud dengan “kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan sesungguhnya” adalah orang yang sedang atau dalam keadaan pingsan, sakit, pengaruh hipnotis, obat atau alkohol, atau kondisi mental atau tubuh yang terbatas.

Persetujuan yang diberikan oleh anak tidak dianggap persetujuan yang sesungguhnya.

42. Selain bahwa rumusan perkosaan tersebut mengabaikan ikatan perkawinan sebagai salah satu konteks seksualitas masyarakat terkait kesusilaan, rumusan tersebut juga mengabaikan konsepsi penyimpangan seksual sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang tersendiri.

43. Dengan demikian, penegakan hukum atas perkosaan sebagaimana dimuat dalam RUU P-KS dapat meniadaan sifat kesalahan dari penyimpangan seksual dan tumpang tindih dengan hukum-hukum yang melekat pada ikatan perkawinan.

44. Dalam hal RUU P-KS diterapkan dan terdapat rumusan tindak pidana lain yang bertentangan dengan penafsiran konteks seksualitas masyarakat sebagaimana di atas, maka rumusan tindak pidana lain tersebut tidak dapat ditegakkan. Sebab, Pasal 24 RUU P-KS memuat hak Korban untuk terbebas dari tuntutan pidana yang terkait dengan peristiwa pidana yang tercakup dalam ruang lingkup RUU P-KS.

45. Hal ini tentu dapat menghalangi upaya pencarian keadilan. Misalnya, dalam hal terjadi suatu aborsi dan terdapat dua keterangan yang berbeda terkait ada atau tidaknya unsur pemaksaan dalam situasi dapat dibuktikan tidak terpenuhinya persyaratan aborsi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(sebagaimana diakses melalui http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_36.pdf).

———————

46. Hukum acara pidana yang dimuat dalam RUU P-KS memuat beberapa simpangan terhadap hukum acara pidana biasa yang dimuat dalam (selanjutnya disebut “KUHAP”).

47. Rumusan yang paling menonjol dimuat dalam Pasal 1 Angka 6 yang merumuskan bahwa:

Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang tindak pidana Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat atau dengar sendiri atau dengar dari Korban.

48. RUU P-KS mengkhususkan kesaksian testimonium de auditu pada sisi Korban, sebagaimana dipertegas melalui Pasal 77 RUU P-KS yang menyatakan:

Putusan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan:

    • keterangan Pendamping sebagai Saksi yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Majelis Hakim;
    • Selanjutnya RUU P-KS memuat amanat pendirian Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat Pemerintah Daerah sebagai pusat penerimaan laporan Korban, pelaksana pemenuhan hak penanganan, perlindungan dan pemulihan Korban.
    • PPT sebagai bagian dari penyelenggara sistem hukum pidana kekerasan seksual di dalam RUU P-KS memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penegakan hukum. Dalam pada itu, dibutuhkan suatu penjaminan etik atas terselenggaranya fungsi dan peran PPT.
    • Selanjutnya RUU P-KS memuat bentuk pidana tambahan Ganti Kerugian yang dapat berpotensi menjadi penyebab timbulnya konflik kepentingan antara Korban, PPT, Penyidik dan Penuntut Umum. Selain bahwa Ganti Kerugian dibedakan dari hak atas bantuan biaya selama proses peradilan dan bantuan sosial yang dianggarkan oleh Pemerintah, PPT juga memiliki peran untuk mendampingi penggunaan Ganti Kerugian bagi Korban setelah proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 RUU P-KS.

———————

52. Selanjutnya dapat dipandang bahwa saat ini terdapat banyak peristiwa dimana seorang subjek hukum perseorangan melakukan transaksi jual-beli alat seks atau benda lain yang terkait dengan fungsi seksual dan/atau melakukan transaksi seks baik dengan orang yang dikenal, dikenalkan ataupun tidak dikenal sama sekali, baik yang melibatkan tata manajemen formil maupun tidak, baik bersifat komersil maupun non-komersil, baik disertai atau tidak disertai unsur pemaksaan, unsur penipuan, pengrusakan, penyimpangan, pemalsuan, dan unsur melawan hukum lainnya.

53. Namun, bagi subjek hukum yang menundukkan diri dengan hukum agama dan/atau mengikatkan diri dengan norma kesusilaan tertentu, bentuk-bentuk perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Angka 52 adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan mereka.

54. Perkawinan merupakan satu-satunya perbuatan hukum yang menjadi dasar pengakuan atas hubungan seksual yang sah di mata hukum.

55. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu perumusan hukum pidana terkait kejahatan seksual yang mempertimbangkan ikatan perkawinan. Hal tersebut semata-mata ditujukan untuk membangun kesatuan sistem hukum mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang secara integral melekat pada ikatan perkawinan baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.

56. Kejahatan antara orang di dalam ikatan perkawinan selanjutnya dipandang perlu diatur dalam suatu undang-undang tersendiri dari hukum pidana terkait kejahatan seksual.

57. Merujuk pada nilai kesusilaan yang melekat pada ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dapat dirumuskan bahwa Kejahatan Seksual patut untuk setidak-tidaknya memuat unsur: di luar nikah, paksaan, penyimpangan, perusakan, dan motif ekonomi, sehingga dibaca:

Kejahatan Seksual adalah setiap perbuatan yang terkait dengan seksualitas di luar hubungan perkawinan yang dilakukan dengan atau tidak disertai paksaan dan/atau penyimpangan dan/atau perusakan dan/atau untuk mendapatkan keuntungan materil.

———————

58. Melalui uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

    • Kesusilaan merupakan norma yang penting dalam sistem hukum nasional sehingga pandangan terkait martabat kemanusiaan tidak boleh dilepaskan darinya.
    • Kekerasan seksual sebagai rumusan tindak pidana memiliki beberapa kekeliruan yang akan menyulitkan penerapannya. Penyebabnya antara lain karena terdapatnya unsur objektif dan unsur subjektif yang bersifat subjektif korban serta unsur penyebab terjadinya tindak pidana yang tidak dikenal dalam perumusan hukum pidana.
    • RUU P-KS memuat perumusan hukum pidana materil yang berdiri di luar sistem hukum nasional yang sudah berlaku. Hal ini karena RUU P-KS mengabaikan konteks peraturan perundang-undangan yang terkait seksualitas masyarakat secara komprehensif. Sebaliknya, RUU P-KS menyempitkan persoalan seksualitas masyarakat hanya terbatas pada perbuatan seksual yang memuat unsur kekerasan.
    • RUU P-KS memuat perumusan hukum pidana formil yang dapat menghalangi upaya pencarian keadilan atas kejahatan seksual.
    • Terdapat beberapa konsepsi terkait unsur-unsur tindak pidana sebagai rekomendasi yang dimuat dalam Pandangan ini.

Maklumat Aspirasi LKHK terkait Keterbukaan Informasi Publik

  1. Penyelenggaraan negara bukanlah dimiliki oleh pejabat pemerintahan saja melainkan perlu dimiliki seluruh rakyat Indonesia.
  2. LKHK mengapresiasi sistem informasi yang disediakan lembaga negara seluruhnya yang telah memberikan penjaminan atas keterbukaan informasi publik sehingga memungkinkan pencermatan, pengkajian dan penyampaian aspirasi publik yang berkemajuan.
  3. LKHK mengecam segala bentuk pembatasan atas akses informasi yang berintegritas, terbaru dan lengkap yang menghalangi upaya pencerdasan dan partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan.

Jul 30, 2020 - Posted by kammi - No Comments
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Wilayah Kaltim Kaltara 2019-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *