Pandangan Hukum : “RUU Ketahanan Keluarga (RUU KK) sebagai Misi Nilai-Nilai Pancasila”

Ditulis oleh   : Putri Nurmala Sari Siahaan, S.H. (LKHK)

Dipublikasi   : 20 Agustus 2020

  1. Pancasila merupakan kesepakatan (gentlemen agreement) seluruh masyarakat Indonesia, yang bertujuan untuk selalu menjaga dan merawat ke-Indonesia-an. Indonesia yang majemuk adalah rumah bagi semua orang yang turut membangunnya, orang yang ingin hidup aman, damai dan tentram di dalamnya. Keinginan menjaga dan merawat harus berasaskan Pancasila sebagai anima legis dalam seluruh kebijakan dan politik di berbagai bidang.
  2. Nilai-nilai yang tekandung dalam Pancasila saling keterkaitan antar sila satu dan lainnya. Kepaduan yang tersusun secara hirarkis isyarat bahwa norma pertama lebih tinggi kedudukannya daripada norma kedua, dan demikian selanjutnya dari atas kebawah. Artian yang didapat, norma yang dibawah atau yang selanjutnya tidak boleh bertentangan dengan norma sebelumnya.
  3. Pembacaan nilai yang terkandung dalam Pancasila secara komprehensif tidak terpenggal-penggal menjadikan Pancasila sebagai “peta jalan” untuk sampai pada tujuan menjaga dan merawat ke-Indonesia-an. Sebagai ilustrasi, sila Ketuhanan merupakan hakikat eksistensi negara, bangsa, dan manusia berelasi dengan sang Khalik yang diyakini sebagai sumber segala yang luhur, mulia, baik, adil. Usaha untuk menyelenggarakan yang luhur, mulia, baik dan adil, terderivasi menjadi seruan untuk berkelakuan manusiawi dan beradab sebagai semangat sila Kemanusiaan. Keadilan, keadaban, humanitas adalah penata untuk hidup dalam kedamaian (peaceful) termuat dalam sila Persatuan. Selanjutnya sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, harus menjadikan persatuan dan rakyat sebagai poros penyelenggaraan  negara  yang  tertuang  dalam  politik  Sehingga segala yang benar, adil dan baik itu, terderivasi menjadi keharusan moral untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selaku fokus Sila Keadilan.
  4. Kelima nilai Pancasila meresap dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga (RUU KK) didapati dalam asas, prinsip dan tujuan RUU tersebut (vide : Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4). Asas, prinsip dan tujuan RUU KK tersebut didorong dari permasalahan yang sedang menjangkiti masyarakat Indonesia dikarenakan pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta informasi, mengimbas pada pergeseran nilai- nilai luhur budaya bangsa dan tatanan keluarga.
  5. Mengingat permasalahan tersebut maka merupakan suatu keharusan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai unsur utama suatu negara. Saat ini peraturan yang mengatur tentang keluarga masih parsial, tersebar diberbagai undang-undang yang berakibat belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Sangat disayangkan jika kebobrokan saat ini terus berlanjut, karena kerusakan pada masyarakat akan berakibat pada kerusakan negara berbuntut pada ketidakstabilan yang mengacaukan tujuan dibentuknya suatu negara yakni agar setiap orang hidup aman, damai dan tentram di dalamnya.
  6. Konsep yang ditawarkan dalam RUU KK ini adalah bagaimana tiap-tiap keluarga mampu mengatasi semua permasalahan baik yang datang dari dalam maupun luar keluarga inti, serta memiliki kelentingan untuk tetap bertahan dalam situasi bagaimanapun. Selain daripada itu dengan adanya konsep yang matang dalam pembangunan ketahanan keluarga serta adanya Lembaga yang ditunjuk untuk pemberian layanan atau disebut dengan Gugus Ketahanan Keluarga,  maka dapat menjadi  rujukan  bagi keluarga yang memiliki masalah. Sekurang-kurangnya Gugus Ketahanan Keluarga terdiri dari konselor psikologi, konselor gizi/Kesehatan, konselor pendidikan yang siap sedia karena keberadaannya dekat dengan masyarakat yakni berada di tingkat desa/kelurahan (vide Pasal 126 ayat (3)).
  7. Misi nilai-nilai Pancasila dalam RUU KK
  • Sila Ketuhanan

Prinsip dasar ketuhanan adalah fundamental moral yang berdimensi religiusitas. Maka semua yang bermula dari nilai-nilai keyakinan tak akan mudah terguncang dalam situasi apapun. Karena keyakinan menempatkan  seseorang  berada  dalam  posisi  sadar  bahwa  ia terpelihara, terlindungi, terjaga oleh Al Khalik yang kemampuannya tak akan pernah terjangkau oleh penilaian manusia. Ketika seseorang memutuskan untuk membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan agama dan diawali dengan kebaikan-kebaikan, maka persentase penyelesaian krikil-krikil atau hambatan dalam keluarga mampu diselesaikan dengan cara yang cerdas dan bijak. Maka dengan diadakannya pelaksanaan Pra Perkawinan untuk Calon Pasangan Menikah yang sesuai dengan norma agama, etika social dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan memperkuat pasangan menikah ketika sudah hidup berumah tangga baik secara mental, social dan finansial. Pendampingan pra perkawinan ini merupakan  kewajiban dari Pemerintah  Pusat dan Daerah dalam memfasilitasinya yang terdiri dari : informasi, bimbingan dan pemeriksaan kesehatan  yang diberlakukan untuk semua masyarakat termasuk para penyandang disabilitas. Setidak- tidaknya ada penyebutan norma agama sebanyak 14 kali dalam RUU KK yang menjadi pangkal pada tiap-tiap muatan pasal. Hal ini menggambarkan bahwa RUU KK semacam memberikan peta jalan untuk kita bagaimana mengimplementasikan sila Ketuhanan dalam kehidupan.

  • Sila Kemanusiaan

Perikemanusiaan dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan cerminan dari nilai-nilai mulia dari Al Khalik. Manusia yang sedang dalam menjalankan peran dari nilai-nilai kebaikan Al Khalik tidak akan mungkin berbuat di luar nilai keadilan dan keadaban. Manusia yang memiliki moral habit akan merasa malu dan bersalah ketika melakukan tindakan yang tidak adil dan tidak adab. Nilai-nilai humanitas (adil dan adab) akan menghargai tiap-tiap manusia dengan hak kemanusiaannya, yakni hak hidup, hak bebas dari penindasan, pelecehan, penderitaan, penyiksaan dan kemiskinan. Nilai humanitas ini harus ada sejak dari komunitas terkecil yaitu keluarga, dimana orang satu berinteraksi dengan lainnya. Maka Pada Pasal 26 RUU KK merupakan gambaran bagaimana seharusnya menanamkan nilai humanitas, yakni perlindungan  seseorang  dari penyiksaan dan penderitaan dalam rumah tangga. Selanjutnya pada bagian ketiga RUU KK ini mengenai Pemenuhan Aspek Ketahanan Keluarga mulai dari Pasal 33 sampai dengan Pasal 47 merupakan uraian langsung dan praktik dari nilai-nilai humanitas. Kerana  sejatinya  aturan  hukum  dikatakan  valid  sebagai  hukum, bukan karena aturan yang legal atau sah melainkan karena bernilai bagi manusia dan kemanusiaan. Dengan demikian, nilai kemanusiaan selalu menuntun kembali kepada basisnya yang paling dasar. Sehingga RUU KK ini dapat dijadikan penghubung bagi para Pemimpin baik di daerah maupun dipusat untuk menjalankan apa- apa yang menjadi kewajibannya yaitu untuk menghidupkan nilai humanitas bagi masyarakat untuk mengkonkretkan hak kemanuasiaannya.

  • Sila Persatuan

Ditinjau dari etnis dan budaya, heteroginitas masyarakat Indonesia sangat banyak. Itu sebabnya kenyataan Indonesia sejak awal sejarahnya menunjukkan kemajemukan yang lebih mencolok dibandingkan kesatuannya. Tidak salah, jika Clifford Greetz menyebut Indonesia sebagai sebuah “rumah baru” yang terdiri dari masyarakat lama (Greetz, Clifford, Old Societies and The New States : The Quest for Modernity in Asia, New York : The Free Presss, 1963). Dari gambaran tersebut sangat relevan kehadiran etika sosial tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam hidup berbangsa. Dalam merawat ke-Indonesia- an seperti yang dipaparkan sebelumnya, maka sudah sepantasnya perbedaan yang mesti hidup dan berkembang adalah perbedaan fungsi dan karya, bukan lagi perbedaan status dan identitas. Dengan adanya pembahasan Gerakan Nasional ketahanan Keluargga yang termaktub dalam Pasal 56 sampai kepada Pasal 58 dalam RUU KK ini maka akan mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh anak bangsa. Melalui pembangunan kesadaran diri sedari dini yang dilakukan pada tiap-tiap keluarga di Indonesia maka masalah yang akan timbul baik karena faktor globalisasi dan lain sebagainya akan mudah untuk dihadapi. Masyarakat Indonesia akan lebih sadar akan identitasnya sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh kebiasaan- kebiasaan yang datang dari luar Indonesia. Karena yang ditanamkan adalah rasa nasionalisme yakni membudayakan semangat, sikap dan prilaku yang terpuji dimulai dari keluarga yang akan berdampak pada msyarakat, lingkungan sekitar dan berujung pada komune terbesar yaitu negara. Jika hal ini terjelma maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar yang memiliki integritas tinggi, bahkan akan menjadi negara yang disegani oleh bangsa dan negara lainnya.

  • Sila Kerakyatan

Doktrin pada negara Indonesia dalam hidup bernegara harus kembali kepada satu kata “Kerakyatan”. Penjelasannya, bahwa segala sesuatu dalam hal penyelenggaraan negara harus berporos pada rakyat melalui suasana yang hikmat dan bijaksana. Hal ini tercermin dari pelaksanaan demokrasi yang semestinya, bahwa benar kalimat berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat harus ditempuh dan dijaminkan oleh penguasa (pemerintah) kepada rakyat (masyarakat). Hal demikian akan tercermin pada terlaksananya tujuan-tujuan substantif dari demokrasi yakni perwujudan kebebasan, persamaan, keadilan, dan kesejahteraan. Sila kerakyatan yang tercermin dari RUU KK ini adalah terletak pada kewajiban yang diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah untuk melangsungkan pemenuhan Aspek Ketahanan Keluarga yang terdiri dari :

    • Pemenuhan Aspek Ketahanan Fisik
    • Pemenuhan Aspek Ketahanan Sosial Budaya
    • Pemenuhan Aspek Ketahanan Ekonomi
    • Pemenuhan Aspek Ketahanan Sosio-Psikologis

Pemenuhan Aspek Ketahanan Keluarga yang bermuara pada seluruh masyarakat maka aktualisasi demokrasi yang berdasarkan kepada sila kerakyatan terwujud.

  • Sila Keadilan

Rumah Indonesia yang diimpikan setiap masyarakatnya dengan keinginan ingin hidup aman, damai dan tentram didalamnya dapat dirasakan apabila semua nilai-nilai Pancasila berjalan sebagaimana mestinya. Sila kelima Pancasila merupakan doktrin Indonesia dalam hidup bermasyarakat, yakni mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dalam frasa penjelasan UUD NRI Tahun 1945, khususnya pada pokok pikiran pertama, dengan jelas- jelas mengatur bahwa : Negara hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita katakan ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, apabila tidak ditemukan lagi anak yang mengalami  stunting,  kekurangan  gizi, dan busung  lapar.  Apabila tidak ditemukan lagi masyarakat yang tinggal dan melangsungkan hidupnya pada hunian-hunian yang Ketika mata memandang akan menitikkan air mata karena jauh dari kata pantas. Apabila tidak ada lagi anak-anak yang ditinggal tak terurus dikarenakan kedua orang tua harus pergi ke negeri jiran untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Apabila tidak lagi dijumpai anak-anak yang seharusnya menggunakan waktu untuk belajar, namun harus berpanasan ketika siang hari, dan kedinginan pada malam tiba di ruas-ruas jalan perkotaan. Dan apabila tidak ditemukan lagi fenomena-fenomena yang menyedihkan yaitu tidak ada lagi pelecehan, penindasan, penyiksaan, penderitaan dan hal menyakitkan lainnya yang dialami oleh masyarakat Indonesia.

  1. Pada prinsipnya RUU KK yang yang telah mengakomodir nilai-nilai Pancasila di dalam jiwanya menjadi suatu komponen penting untuk mewujudkan tujuan awal dibentuknya negara Indonesia. Maka sesuatu yang diawali dengan niat kebaikan harus selalu dalam penjagaan yang baik dalam proses hingga di sahkannya RUU KK ini. Untuk itu dalam proses pembahasan RUU KK ini harus mendatangkan para ahli yang benar-benar menguasai dan mafhum dibidangnya agar nantinya RUU KK ini jauh dari ketidaksempurnaan dan kecacatan.
  2. LKHK mendukung penuh kepada para Legislator dan Pemerintah agar RUU KK ini segera dibahas dan disahkan, mengingat banyaknya nilai kebaikan yang terdapat di dalam RUU KK ini. Bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap suatu peraturan melainkan dapat menyentuh masyarakat akar rumput dan dapat dijadikan instrumen bagi Pemerintah selaku penyelenggara negara yang berkewajiban mewujudkan keadilan social.

Maklumat Aspirasi LKHK terkait Keterbukaan Informasi Publik

  • Penyelenggaraan negara bukanlah dimiliki oleh pejabat pemerintahan saja melainkan perlu dimiliki seluruh rakyat Indonesia.
  • LKHK mengapresiasi sistem informasi yang disediakan lembaga negara seluruhnya yang telah memberikan penjaminan atas keterbukaan informasi publik sehingga memungkinkan pencermatan, pengkajian dan penyampaian aspirasi publik yang berkemajuan.
  • LKHK mengecam segala bentuk pembatasan atas akses informasi yang berintegritas, terbaru dan lengkap yang menghalangi upaya pencerdasan dan partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan.

Sep 6, 2020 - Posted by kammi - No Comments
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Wilayah Kaltim Kaltara 2019-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *