Tambang Bukan Warisan Untuk Anak Kita, Tetapi Ancaman

Penulis : Aulia Furqon (Ketua KAMMI Komisariat Universitas Mulawarman)

Selasa, 20 November 2020 diperingati sebagai Hari Anak Internasional atau Hari Anak Sedunia atau juga disebut Hari Anak Universal. Hari Anak Internasional (World Children’s Day) didedikasikan untuk menghormati hak-hak anak di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya Hari Anak Internasional di canangkan di Inggris pada 20 November 1954, Inggris mendorong semua negara untuk mempromosikan kesejahteraan anak-anak di dunia.Atas dasar tersebut PBB mendeklarasikan hak anak pada tanggal 20 November 1959.Kemudian secara resmi Hari Anak Internasional di tetapkan oleh PBB (UNICEF) pada tanggal 20 November, tanggal tersebut diambil sesuai dengan tanggal lahirnya Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989.

Hari Anak Sedunia bukan hanya hari untuk merayakan anak-anak saja, tetapi untuk memberikan kesadaran kepada anak-anak di seluruh dunia yang telah menyerah pada kekerasan dalam berbagai macam bentuk, mulai dari eksploitasi dan diskriminasi. Realita saat ini anak-anak digunakan sebagai buruh di beberapa negara, tenggelam dalam konflik bersenjata, hidup di jalanan, dan menderita karena perbedaan baik itu agama, isu-isu minoritas, atau cacat. Anak-anak merasakan dampak perang dengan menjadi mengungsi karena konflik bersenjata atau menderita trauma fisik dan psikologis. Sudah menjadi hal yang biasa di timur tengah,anak-anak berhadapan dengan senjata-senjata api dan suara bom bukan lagi hal yang asing.

Baca juga Hari Pahlawan : https://kammikaltimkaltara.com/blog/2020/11/10/pahlawan-itu-memiliki-sikap-positif-untuk-indonesia/

Hari ini terjadi di negeri ini sang ibu pertiwi menangis melihat di provinsi yang sangat kaya akan sumber daya alamnya provinsi Kalimantan timur,khususnya di Kota Samarinda anak anak terbatas dalam ruang mainya,anak-anak sudah tidak lagi aman untuk keluar rumah hak-hak mereka dicabutkan akibat ganasnya lubang tambang.

Siapa yang tidak kenal dengan Kalimantan timur,provinsi yang terkenal dengan kekayaan alam yang luar biasa. Sejak 1980 Kalimantan Timur selalu bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan. Sungai Mahakam menjadi saksi bisu roda perekonomian di Kalimantan Timur mulai dari sector kehutanan,yang pada masanya sungai Mahakam terkenal dengan bajir log nya, selanjutnya eksistensi kehutanan mulai meredup digantikan oleh sector pertambangan diawali dengan migas dan industry pengilangan minyaknya,kemudian sector pertambangan non migas menggeser sector pertambangan migas,saat ini entah apa lagi yang mau di andalkan untuk menopang sector perekonomian kaltim?

Setiap aksi selalu memiliki reaksi begitupun dampak dari roda perekonomian kaltim, keserakahan duniawi yang tak terbataskan menghasilkan warisan yang sangat buruk untuk generasi mendatang, hutan di Kalimantan timur yang terus menipis, Lubang-lubang bekas galian tambang  terbuka dimana-mana,pemerintah mengobral izin-izin untuk kepentingannya tanpa memperhatikan lagi factor lingkungan dan dampak sosial bagi masyarakat.

Luas perizinan ini di sekujur Kaltim menembus 5.137.875,22 hektare. Konsesi di bidang pertambangan terdiri dari dua jenis. Pertama adalah izin usaha pertambangan atau IUP. Izin ini diterbitkan para bupati dan wali kota pada masa silam. Jumlahnya 1.404 IUP dengan total luas 4.131.735,59 hektare. Ketika kewenangan pertambangan beralih ke pemerintah provinsi sesuai Undang-Undang 23/2014, IUP di Kaltim tersisa 734 izin.

Jenis izin pertambangan yang kedua adalah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara atau PKP2B. Konsesi ini diterbitkan pemerintah pusat dan terdiri dari beberapa generasi. Sebanyak 30 PKP2B beroperasi di Kaltim. Total luasnya 1.006.139,63 hektare.

Dari jumlah tersebut, setidaknya terdapat 826 izin pertambangan batu bara yang tidak clean and clear (CnC) dengan luas 2,4 juta hektare, berdasarkan kriteria dalam Permen ESDM No. 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hingga saat ini, masih belum ada pencabutan perijinan pertambangan yang tidak CnC oleh Pemprov Kaltim. Pun ketika sudah diterbitkan sertifikat CnC, nyatanya masih ada tumpeng tindih lahan yang ditemukan tingkat tapak

Maraknya industri pertambangan, khususnya batubara di Kalimantan Timur ternyata membawa dampak sangat merugikan. Kini ada ribuan lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka. Dari tahun 2011-2020 sudah ada 37 orang yang menjadi korban dari ganasnya lubang tambang dan korban mayoritas adalah anak-anak,yang sangat memprihatinkan dalam kurun waktu dua tahun terakhir korban yang meninggal tercatat enam orang di lubang tambang.

Permasalahan lubang tambang bukan lagi hal yang sepele,ini merupakan permasalahan yan sangat serius di Kalimantan timur dan duka masyarakat Indonesia. Lubang bekas galian tambang batubara tersebut dibiarkan saja terbuka tanpa adanya pagar atau papan peringatan,padahal menurut aturannya ada yang disebut kegiatan pasca tambang. Hal selanjutnya lubang-lubang tambang tersebut cukup dekat jaraknya dengan pemukiman penduduk,sehingga dugaan awal pemberian izin usaha pertambangan (IUP) diberikan secara sembarang tanpa melakukan studi kelayakan sebelumnya.

Dampak dari obral izin ini adalah tumpang tindih antar  kawasan,selain telah menelan banyak korban lubang tambang ini juga merugikan secara factor lingkungan seperti lubang tambang di kawasan padat pemukiman meninggalkan air beracun dan logam berat,kemudian dampak sosialnya adalah hilangnya lahan bermain anak-anak. Terdapat beberapa pelanggaran hak asasi manusia dari jatuhnya 37 korban ini, seperti hak untuk hidup, hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih,ha katas rasa aman,hak anak dan hak untuk memperoleh keadilan.

Mau sampai kapan Kalimantan Timur terfokus pada perekonomian dari sumber daya alam yang tidak dapat di perbarui,ekonomi hijau jangan hanya menjadi wacana yang di gaungkan untuk mencari simpatisan. Harusnya dengan kekayaan alam yang kita miliki kita bias melebarkan sector perekonomian kita yang lebih memperhatikan lingkungan dan dampak sosialnya. Beralih ke sector pariwisata,dan kembalikan lumbung padi dan paru-paru dunia di Kalimantan timur. Kini,masyarakat sudah sangat merasakan dampaknya akibat dari keserakahan penguasa yang berada dalam lingkaran setan ini. Di ambil alihnya blok Mahakam,namun realitanya masyarakat kaltim sendiri masih kesulitan untuk mencari bahan bakar minyak bersubsidi,Solar sudah mulai langka, masyarakat merasakan akibatnya secara materi motor,mobil,perabotan rumah yang mereka punya tidak tahan lama karena terus menerus di terjang banjir. Perusahaan berlomba-lomba meminta izin untuk mendirikan perusahaanya di Kalimantan timur tapi nyatanya tidak juga memperkerjakan masyarakat kaltim sendiri,tingkat pengangguran di Kalimantan timur data dari BPS sebanyak 143.617 orang yang mana masuk dalam 10 besar provinsi di Indonesia yang tinggi tingkat penganggurannya. Terlebih lagi tercatat dalam kurun waktu 2 tahun (2015-2017) masyarakat kab Kutai kartanegara merupakan penerima beras raskin terbanyak di provinsi Kalimantan Timur, yang mana sangat-sangat bertolak belakang dengan kondisinya sebagai pemegang IUP terbanyak di Kalimantan Timur,ini sudah mencerminkan bahwasannya pertambangan tidak mensejahterakan rakyat.

Sampai saat ini masih banyak area bekas tambang yang tidak dipulihkan. Ini bukti pemerintah melakukan pembiaran dan tidak ada penegakan hukum. Padahal proses hukum penting untuk memberi sanksi kepada perusahaan.Hukum yang digerakan pun cenderung tumpul dan tidak memihak kepada rakyat,lemahnya pembelaan dan penuntasan kasus demi kasus yang ada dikarenakan oleh banyak pihak yang tidak pernah selesai untuk mengusut kasus ini mulai dari DPRD,Dinas pertambangan,Dinas Lingkungan Hidup,Gubernur,dan Polda.Sampai saat ini belum ada tindakan tegas dari pemerintah dan kepolisian,baik solusi atau sanksi serta penegakan hukum. Terlebih statement Gubernur Kalimantan timur yang hanya bias prihatin terkait kasus ini,apabila berbicara hanya takdir berarti tidak ada gunanya lagi HAM di negeri ini. Siklus yang dikerjakan oleh pihak-pihak berwenang iu seperti lingkaran setan yang tak kunjung ada jawaban yang adil bagi masyarakat dan para keluarga korban,setiap kasus yang dibawakan pasti selalu berhenti dan tidak diusut sampai tuntas. Izin- izin pertambangan yang selalu di obral terlebih lagi pada masa-masa politik dimana banyaknya perizinan pertambangan. Pemerintah seakan-akan memberikan kemudahan dalam melakukan izin-izin ini tanpa lagi memperhatikan area yang di beri izin,baik itu daerah padat penduduk atau daerah yang berada dalam kawasan konservasi.

Terlebih di sahkannya UU Minerba malah akan terus membuat buruk kondisi alam dan lingkungan Kalimantan Timur, kerusakan alam di KALTIM sudah sangat parah salah satu penyumbangnya adalah sector tambang batu bara. Ribuan lubang tambang itu sudah memakan 36 nyawa warga Kaltim, karena tenggelam dan didominasi anak dibawah umur.

Beberapa pasal yang masih ngawur dalam UU MINERBA ini dan jelas tidak pro terhadap masyarakat KALTIM, KAMMI UNMUL menyoroti beberapa point :

Pertama, pasal 169A mengatur perpanjangan kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) tanpa melalui lelang. Hal ini jelas akan sangat menguntungkan pengusaha KK dan PKP2B diberi jaminan perpanjangan otomatis 2 x 10 tahun tanpa harus mengurangi perluasan wilayahnya.

Kedua pasal 1 Ayat 13A memuat ketentuan baru yakni Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan asal 1 Ayat 28A mengatur wilayah hukum pertambangan yang mencaplok semua ruang darat dan ruang laut. Izin ini akan membuka ruang renten baru dan tafsiran yang di tafsirkan secara semu akan merugikan dan mengancam ruang lingkup masyarakat

Ketiga pasal 22 Huruf A dan D memberi ruang penambangan di sungai dari 25 hektar pada UU sebelum revisi, menjadi 100 hektar pada UU baru untuk wilayah pertambangan rakyat

Maka dari itu KAMMI Universitas Mulawarman dengan tegas di hari anak internasional tahun 2020 menyatakan sikap

    1. Menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas peristiwa tewasnya 37 orang dan anak-anak akibat lubang tambang yang tidak di reklamasi pasca penambangan.
    2. Menuntut pemerintah untuk melakukan penegasan terhadap regulasi hukum yang telah mengatur tentang reklamasi atau penutupan lubang tambang secara permanen agar tidak menimbulkan kerusakan atau efek jangka panjang kepada perusahaan-perusahaan tambang.
    3. Menuntut pemerintah untuk beritindak tegas kepada perusahaan tambang yang lalai dalam menjaga kawasan daerah pasca penambangan dan juga mencabut izin tambang yang ilegal seperti yang telah dijanjikan dahulu.
    4. Menuntut pemerintah untuk segera mereklamasi lahan-lahan yang terbuka,kita kembalikan kaltim sebagai paru-paru dunia dan cukupkan IUP di provinsi Kalimantan timur.
    5. Menuntut Pemerintah untuk mencabut UU MINERBA

Jangan wariskan lubang lubang tambang yang sangat mencekal ini kepada anak cucu kita di provinsi Kalimantan timur ini adalah ancaman yang sangat besar bagi generasi penerus kita untuk melanjutkan hidupnya.

Nov 19, 2020 - Posted by kammi - No Comments
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Wilayah Kaltim Kaltara 2019-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *