PPKM Level 4 : Antara Perut dan Maut

Oleh: Harish Jundana, S.Hut (Ketua Umum PW KAMMI Kaltimtara)

Presiden Joko Widodo Kembali mengumumkan kebijakan perpanjangan masa PPKM Level 4, yang artinya Pandemi Covid-19 masih berlangsung, seperti drama yang tak kunjung plot cerita menemukan akhirnya. Tak kunjung menemui akhir atau memang tidak ingin diakhiri menjadi bias, karena kita menghadapi krisis ini tanpa sikap yang jelas sebagai sebuah negara. Apalagi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak merepresentasikan kewenangannya yang cukup besar dalam mengendalikan krisis di daerahnya.

Arga, seorang bocah berusia 13 tahun asal Kabupaten Kutai Kartanegara harus menghadapi pahitnya kenyataan hidup, sebab didepan matanya kedua orang tua yang ia sayangi harus terenggut nyawanya pasrah dalam sakit akibat covid-19. Kisah pilu ini hanya gambaran kecil dari gambaran data covid di Kalimantan Timur. Juni 2021 Kementerian Kesehatan merilis data 10 provinsi dengan tingkat prevalensi covid-19 tertinggi, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menjadi yang tertinggi setelah DKI Jakarta. Pertanggal 2 Agustus 2021 di Kalimantan Timur terkonfirmasi covid 1086 kasus merupakan provinsi tertinggi ke empat setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, jawa Tengah, dan jawa Timur. Pertanggal 1 Agustus 2021 Kalimantan Timur juga menjadi provinsi tertinggi ke empat dalam tingkat kematian akibat covid.

Lantas apa yang telah diperbuat oleh pemerintah Kalimantan Timur. Secara umum pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk merealokasi dan merefocusing APBD untuk penanganan covid, kemudian digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku, menjalankan kebijakan pemerintah pusat dan ikut terlibat dalam kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan masa krisis. Pada titik inilah pemegang jabatan eksekutif baik di level nasional maupun daerah mengalami dilema yang sangat besar dalam mengambil kebijakan, diantara yang menjadi catatan adalah peraturan undang-undang atau faktor hukum, kondisi sosio-kultur masyarakat Indonesia, dan bentuk geografis Indonesia yang sangat luas.

Faktor hukum yang pertama; Jika kita mengacu kepada Undang-Undang kekarantinaan Kesehatan (UU no 6 th 2018) Dalam pasal 1 ayat (10), “Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi”, kemudian diatur dalam pasal 55 ayat (1) yang berbunyi “Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,”. “Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan karantina wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatlan pemerintah daerah dan pihak yang terkait,” bunyi Pasal 55 ayat (2). Sudah cukup jelas, bagaimana kewenanangan yang digambarkan oleh undang-undang namun, pada kenyatannya realisasi substansi dari undang-undang ini menemukan kendala yang tak berujung, alih-alih menyiapkan dan menghitung anggaran untuk karantina wilayah pemerintah pusat justru memilih kebijakan PSBB yang saat ini diperbaharui menjadi PPKM. masih soal hukum, spirit pemenuhan kebutuhan hidup melalui skema PKH dan BST jsutru menjadi celah baru bagi pejabat korup yang tak pernah puas dan tertutup mata hatinya dari sulit dan beratnya menjalani kehidupan.

Dilema ini semakin diperkuat dengan kondisi sosio-kultur masyarakat Indonesia yang masih abai terhadap potensi covid yang dapat mematikan. Kedalaman polemik ini disinyalir karena faktor ekonomi, dimana masyarakat harus tetap menghidupi diri dan keluarganya, Sebagian masyarakat sudah bertansformasi menjadi masyarakat digital namun tak sedikit juga masyarakat yang masih mengandalkan sektor ekonomi riil dalam penghidupannya. Bukan berarti salah, justru seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah melihat ini sebagai potensi dimana tidak 100% masyarakat yang biaya hidupnya harus dipenuhi oleh pemerintah.

Keberanian pemerintah pusat dalam mengambil keputusan dan keberanian pemerintah provinsi untuk tidak populer menjadi faktor penting ketimbang sekedar menjaga citra dan populerisme. Ada dan tidaknya covid pemerintah pusat tetap berhutang, bagaimana jika hutan ini kita investasikan untuk realisasi penanganan covid dalam bentuk karantinan wilayah, dan pemerintah daerah membuat skema penanganan covid yang tidak normative namun menyentuh akar masalah dengan terus mendorong serapan anggaran yang tinggi.

Pada tahun 2020 lalu pemerintah provinsi Kalimantan timur menganggarkan 500 milyar namun serapannya sangat rendah hanya sebesar 51,95%, tercatat pada serapan bidang jaringan pengaman sosial hanya sebesar 41,03% dan secara keseluruhan masih menyisakan anggaran lebih dari 240 milyar. Seandainya, pemerintah provinsi berani mengambil Langkah tidak populer dengann mengoptimalkan seluruh potensi anggaran yang kita miliki tentu kedaulatan Kalimantan Timur bukanlah isapan jempol. Semoga tidak ada lagi anak yang harus melihat kematian didepan matanya tanpa bisa berbuat apa apa, agar tak perlu represifitas aparat dalam penegakan aturan, dan agar pemimpin kita termasuk dalam pemimpin yang adil.        

 

     

 

Aug 3, 2021 - Posted by kammi - No Comments
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Wilayah Kaltim Kaltara 2019-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *